Aparat Hadang Massa BEM UI di Jalan Menuju Bundaran HI: Ketegangan dan Dorong-dorongan Tak Terhindarkan

Massa aksi dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) yang hendak menyampaikan aspirasi di Bundaran HI, Jakarta Pusat, pada Jumat (12/6/2026) harus berhadapan dengan blokade aparat kepolisian. Rombongan yang berangkat dari Depok dengan 14 bus itu dihadang di sejumlah titik, termasuk di sekitar kawasan TVRI menuju Jalan Jenderal Sudirman, sehingga memicu ketegangan dan aksi dorong-dorongan antara mahasiswa dan petugas.

Ketua BEM Fakultas Hukum UI, Anandaku Dimas Rumi Chattaristo, menuturkan bahwa rombongan telah merencanakan rute melalui jalur bawah menuju Bundaran HI. Namun, saat akan berbelok ke arah yang ditentukan, jalan sudah ditutup dengan berbagai alat pengamanan. "Harusnya kan kita belok kiri ambil bawah ke arah Sudirman, tapi jalan ditutup," ujarnya kepada wartawan di lokasi.

Menurut Dimas, aparat tidak memberikan penjelasan memadai mengenai alasan penutupan akses. Saat mahasiswa meminta agar jalan dibuka, polisi justru merespons dengan sikap yang dianggap tidak serius. "Polisi sama sekali enggak memberikan alasan. Mereka cuma ketawa-tawa doang pada saat kita minta dibukakan jalan," keluhnya. Situasi semakin memanas ketika mahasiswa berusaha mendesak petugas untuk membuka akses, yang berujung pada kontak fisik ringan.

Dimas mengungkapkan bahwa polisi menggunakan barrier, barikade, water barrier, dan mobil rantis untuk menghadang laju bus. "Kita sempat minta dibukain jalannya, tapi dari polisi sama sekali enggak mau memberikan jalan dan bahkan sempat terjadi dorong-dorongan juga," katanya. Meski demikian, ia menegaskan bahwa massa tidak akan mengubah titik aksi. Bundaran HI dipilih karena simbolis sebagai pusat pemerintahan dan bentuk kekecewaan terhadap DPR serta Presiden yang dinilai tidak lagi memprioritaskan kepentingan rakyat.

Insiden ini menyoroti kembali ketegangan yang kerap terjadi antara mahasiswa dan aparat saat aksi demonstrasi. Bundaran HI, yang selama ini menjadi ikon protes mahasiswa, kembali menjadi saksi benturan kepentingan antara hak menyampaikan pendapat dan kebijakan pengamanan. Bagi masyarakat Indonesia, peristiwa ini mengingatkan pada dinamika politik yang masih menyisakan ruang bagi suara kritis mahasiswa, meskipun kerap dihadang oleh hambatan birokrasi dan kekuatan keamanan.

Pertanyaan yang mengemuka: akankah aparat keamanan memberikan ruang dialog yang lebih konstruktif di masa depan, atau justru semakin memperketat akses publik terhadap pusat kekuasaan? Aksi BEM UI hari ini menjadi ujian bagi komitmen pemerintah dalam menghormati hak demokrasi, sekaligus mengukur sejauh mana mahasiswa mampu mempertahankan sikap kritisnya di tengah tekanan.