Krisis Energi Global: Perdana Menteri Jepang Takaichi Bawa Tiga Proposal ke KTT G7
Baca dalam 60 detik
- PM Jepang Sanae Takaichi memulai kunjungan perdananya ke Eropa untuk menghadiri KTT G7 di Prancis, dengan agenda utama krisis energi dan rantai pasok mineral kritis.
- Takaichi mengusulkan tiga prinsip energi—perdagangan bebas, cadangan strategis, dan koordinasi negara produsen-konsumen—serta inisiatif bersama untuk sistem penyimpanan mineral kritis.
- KTT ini berpotensi mempengaruhi harga energi global dan kebijakan Indonesia sebagai eksportir batu bara dan nikel, terutama terkait kerja sama rantai pasok mineral.

Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi, sejak menjabat pada Oktober lalu, untuk pertama kalinya menginjakkan kaki di Eropa dengan membawa agenda berat: mendorong respons kolektif terhadap krisis energi terburuk sejak 1970-an. Dalam perjalanan yang dimulai Sabtu lalu, ia dijadwalkan mengunjungi Inggris dan Italia sebelum bergabung dengan para pemimpin negara industri di KTT G7 yang berlangsung tiga hari di Evian-les-Bains, Prancis.
KTT yang dimulai Senin ini akan membahas keamanan energi, rantai pasok mineral kritis, serta ketegangan geopolitik. Selain anggota G7—Amerika Serikat, Kanada, Inggris, Prancis, Jerman, Italia, Jepang, dan Uni Eropa—sejumlah pemimpin negara mitra turut diundang, termasuk Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy dan Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva. Pertemuan bilateral dan diskusi informal juga dijadwalkan di sela-sela acara.
"Saya ingin menunjukkan bahwa G7 bersatu dan memimpin upaya internasional mengatasi tantangan global," ujar Takaichi kepada wartawan di kediaman resminya sebelum berangkat. Ia mengungkapkan akan mengajukan tiga proposal terkait keamanan energi, termasuk inisiatif bersama untuk membangun sistem penyimpanan mineral kritis yang saling terhubung di antara negara-negara G7.
Langkah ini muncul di tengah meningkatnya ketegangan di Timur Tengah yang mengancam jalur pelayaran vital seperti Selat Hormuz. Jepang, yang sangat bergantung pada impor energi, menekankan pentingnya stabilitas pasar energi dan kebebasan navigasi di jalur laut utama. Melalui kerangka kerja Partnership on Wide Energy and Resources Resilience Asia (POWER Asia), Takaichi juga akan mendorong kerja sama internasional untuk membantu negara-negara Asia mengamankan pasokan energi.
Keamanan ekonomi menjadi tema lain yang tak kalah penting. Takaichi diperkirakan akan menyoroti pembatasan ekspor rare earth dan mineral kritis oleh China, serta menyerukan penguatan rantai pasok di antara negara-negara yang sepaham. Hubungan Tokyo-Beijing memburuk sejak Takaichi, yang dikenal sebagai elang keamanan, menyatakan di parlemen pada November lalu bahwa serangan terhadap Taiwan dapat memicu respons pasukan pertahanan Jepang.
Di sela KTT, Takaichi juga berupaya mengadakan pertemuan bilateral dengan Presiden AS Donald Trump, meskipun hingga Jumat lalu pertemuan itu belum dikonfirmasi. Sebelum G7, ia akan bertemu Perdana Menteri Inggris Keir Starmer di London pada Minggu untuk membahas keamanan ekonomi, kerja sama energi angin lepas pantai, dan teknologi nuklir generasi berikutnya. Kedua pemimpin diperkirakan mengeluarkan pernyataan bersama. Selanjutnya, di Roma, Takaichi akan bertemu Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni pada Senin untuk memperkuat kerja sama di bidang semikonduktor dan antariksa.
Dalam kedua pertemuan itu, Takaichi juga akan menegaskan komitmen Jepang terhadap program jet tempur generasi berikutnya yang melibatkan tiga negara, serta mendorong percepatan proyek tersebut. Ia dijadwalkan kembali ke Jepang pada Kamis.
Bagi Indonesia, KTT G7 tahun ini memiliki implikasi strategis. Sebagai salah satu eksportir batu bara dan nikel terbesar dunia, setiap perubahan kebijakan energi dan mineral kritis di tingkat global akan berdampak langsung pada permintaan dan harga komoditas. Inisiatif Jepang untuk membangun sistem penyimpanan mineral kritis bersama G7 dapat membuka peluang kerja sama baru, namun juga berpotensi memperketat persaingan dalam rantai pasok. Pertanyaannya, sejauh mana Indonesia dapat memanfaatkan momentum ini untuk memperkuat posisi tawarnya di tengah pergeseran geopolitik energi global?



