CCTV Mati saat Demo Mahasiswa: Pemprov DKI Bantah Sengaja Dimatikan

Gangguan akses terhadap kamera pengawas (CCTV) di sejumlah titik Jakarta Pusat saat demonstrasi mahasiswa pada Jumat, 12 Juni 2026, memicu spekulasi publik. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menegaskan tidak ada kebijakan mematikan perangkat tersebut, meskipun warga melaporkan tayangan tidak dapat diakses selama aksi berlangsung.

Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta, Chico Hakim, menyatakan sepuluh unit CCTV milik Pemprov yang tersebar di kawasan tersebut tetap menyala. Ia menduga keterlambatan akses yang dikeluhkan masyarakat disebabkan oleh tingginya jumlah pengguna yang mengakses layanan secara bersamaan. "Yang kita punya sepuluh, itu enggak mati. Kalaupun lambat, karena banyak yang mau mengakses," ujarnya saat dikonfirmasi, Sabtu (13/6/2026).

Namun, Chico tidak menutup kemungkinan adanya pengaturan teknis untuk mengurangi beban sistem saat trafik melonjak. Ia mengakui bahwa pada momen tertentu, tampilan CCTV sempat terlihat mati atau lambat. "Apakah mungkin ada yang dimatikan gantian supaya trafiknya enggak terlalu berat? Enggak tahu juga," tambahnya.

Sebelumnya, akun media sosial Threads @corneliusvito mengunggah tangkapan layar yang menunjukkan CCTV di Jakarta Pusat tidak bisa diakses, sementara di kawasan MT Haryono masih berfungsi normal. Unggahan itu menjadi viral dan memicu pertanyaan tentang transparansi pengawasan publik selama aksi unjuk rasa.

Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol. Budi Hermanto, membantah tuduhan bahwa kepolisian sengaja mengacaukan sinyal telekomunikasi. Menurutnya, gangguan sinyal yang terjadi lebih disebabkan oleh kepadatan pengguna di lokasi aksi. "Jamming yang dinyatakan tidak ada. Karena kepadatan anggota dan aktivitas masyarakat, sinyal rata-rata sudah susah," jelas Budi, Jumat (12/6/2026).

Polisi berencana berkoordinasi dengan Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik) DKI Jakarta untuk menyelidiki penyebab pasti tidak dapat diaksesnya CCTV. Langkah ini diharapkan dapat mengklarifikasi spekulasi yang beredar di media sosial.

Insiden ini menyoroti kerentanan infrastruktur pengawasan publik saat terjadi lonjakan akses. Bagi warga Jakarta, keandalan CCTV menjadi penting tidak hanya untuk keamanan, tetapi juga sebagai alat transparansi pemerintah. Ke depan, apakah Pemprov DKI akan meningkatkan kapasitas sistem atau menerapkan protokol khusus saat demonstrasi? Jawabannya akan menentukan kepercayaan publik terhadap pengelolaan kota.