Piala Dunia 2026: Bukan Soft Power, Melainkan Spektakel Eksklusif ala Trump

Alih-alih menjadi momentum unifikasi global, Piala Dunia 2026 yang digelar di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada justru berubah menjadi panggung eksklusivitas dan ketegangan politik. Alih-alih memperkuat citra soft power, turnamen ini dinilai lebih sebagai spektakel yang memperlihatkan kekuasaan—bukan dalam arti lunak—serta kepentingan segelintir pihak.

Konsep soft power yang diperkenalkan oleh ilmuwan politik Harvard, Joseph Nye Jr., merujuk pada kemampuan suatu negara memengaruhi pihak lain melalui daya tarik budaya, nilai, dan kebijakan, bukan melalui paksaan militer atau ekonomi. Namun, dalam konteks Piala Dunia 2026, yang tampak justru sebaliknya. Kebijakan kontroversial pemerintahan Donald Trump, seperti pengenaan tarif 25 persen terhadap barang impor dari Kanada dan Meksiko, telah memicu ketegangan di antara tiga negara tuan rumah. Trump bahkan menyebut tarif tersebut akan membuat Piala Dunia "lebih menarik" karena "ketegangan adalah hal yang baik."

Perdana Menteri Kanada Mark Carney hanya memberikan referensi sepintas kepada AS dalam pernyataan pembukaan turnamen, sementara Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum memboikot pertandingan pembukaan di Mexico City sebagai bentuk solidaritas terhadap warganya yang tidak mampu membeli tiket mahal. Tiket yang ditetapkan FIFA memang melambung tinggi, jauh dari jangkauan masyarakat biasa. Hal ini menimbulkan pertanyaan: untuk siapa sebenarnya turnamen ini digelar?

Profesor Jules Boykoff, penulis buku Red Card: The 2026 World Cup, Sportswashing and the FIFA Greed Machine, menyebut fenomena ini sebagai "paradoks besar." Di satu sisi, turnamen melibatkan lebih banyak tim dari sebelumnya—48 tim—namun di sisi lain, kebijakan pemerintahan Trump membuatnya terkesan eksklusif. Banyak suporter dari negara-negara Afrika dan Timur Tengah yang visa-nya ditolak tanpa penjelasan. Bahkan, ofisial tim Iran dan wasit asal Somalia, Omar Artan, mengalami nasib serupa. Artan gagal mewujudkan mimpinya menjadi ofisial Somalia pertama di Piala Dunia setelah ditolak masuk di Miami.

Yang lebih memprihatinkan, FIFA dan Presiden Gianni Infantino tampak abai terhadap masalah ini. Ketika ditanya soal penolakan visa terhadap Omar Artan, Infantino hanya berkomentar "sayang sekali" dan menambahkan "kadang lebih baik santai saja." Ia juga tidak banyak bicara mengenai perlakuan AS terhadap tim Iran, yang tiba-tiba dipindahkan dari basis latihan di AS ke Meksiko, sementara tiket suporter Iran dicabut FIFA di menit-menit akhir. Respons Infantino? Ia berkelakar akan menyetir bus sendiri untuk membawa tim Iran ke pertandingan—tapi bukan para suporter.

Soft power sejati, menurut para ahli, dibangun melalui keterbukaan, dialog dua arah, dan kolaborasi. Contoh sukses adalah Piala Dunia Wanita 2023 di Australia, di mana Menteri Luar Negeri Penny Wong mampu menggalang pemimpin global untuk menyuarakan kesetaraan gender dan nasib perempuan di bawah rezim Taliban di Afghanistan. Namun, Piala Dunia 2026 justru menawarkan narasi yang berbeda: panggung untuk pemujaan diri, dikelola oleh pemimpin yang menjadikan perpecahan dan ketegangan sebagai hiburan, serta badan pengatur yang terlalu sibuk mengejar keuntungan komersial hingga mengabaikan kesenjangan sosial yang diciptakannya.

Bagi Indonesia, yang juga memiliki basis penggemar sepak bola besar, Piala Dunia 2026 memberikan pelajaran berharga. Alih-alih menjadi ajang pemersatu, turnamen ini bisa menjadi cermin bagaimana politik dan kepentingan ekonomi dapat membajak semangat olahraga. Apakah FIFA akan terus membiarkan turnamennya menjadi alat eksklusivitas dan ketegangan, atau akankah ada evaluasi serius untuk mengembalikan esensi sepak bola sebagai milik semua? Jawabannya mungkin baru terlihat setelah peluit panjang berbunyi di final nanti.