Pakistan Klaim AS dan Iran Sepakati Naskah Akhir Perdamaian Timur Tengah
Baca dalam 60 detik
- Pakistan menyatakan AS dan Iran telah menyepakati teks final kesepakatan untuk mengakhiri perang yang dimulai pada 28 Februari lalu.
- Kesepakatan mencakup gencatan senjata di semua front termasuk Lebanon, pembukaan Selat Hormuz, serta penanganan program nuklir Iran dalam 60 hari setelah penandatanganan.
- Israel tidak terlibat dalam negosiasi dan menegaskan akan tetap mempertahankan zona pendudukannya di Lebanon, Suriah, Gaza, dan Tepi Barat.

Pakistan mengumumkan bahwa Amerika Serikat dan Iran telah mencapai kata sepakat atas naskah akhir perjanjian yang dirancang untuk mengakhiri perang di Timur Tengah, sebuah terobosan diplomatik yang disebut-sebut sebagai yang paling dekat dengan perdamaian sejak konflik meletus pada akhir Februari lalu. Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif, dalam pernyataan di media sosial X, menegaskan bahwa teks kesepakatan telah final dan para mediator kini tengah menyusun langkah-langkah selanjutnya bersama kedua negara yang bertikai.
Perang yang dilancarkan AS dan Israel pada 28 Februari telah mengguncang kawasan dan nyaris menghentikan total pengiriman minyak serta gas alam dari Teluk Persia. Gencatan senjata rapuh yang berlaku sejak 7 April menjadi satu-satunya jeda sebelum negosiasi intensif yang dimediasi Pakistan, dengan dukungan Arab Saudi, Turki, Mesir, dan Qatar, akhirnya membuahkan hasil. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi juga mengonfirmasi bahwa kesepakatan "belum pernah sedekat ini", sementara Presiden AS Donald Trump membagikan unggahan Araghchi di akun media sosialnya.
Salah satu poin krusial yang masih dalam perundingan adalah program nuklir Iran. Seorang pejabat senior AS yang berbicara dengan syarat anonim mengungkapkan bahwa kesepakatan awal akan memulai proses penghancuran atau pemindahan uranium yang diperkaya tinggi milik Teheran. Periode 60 hari setelah penandatanganan akan digunakan untuk merinci aspek teknis pemindahan uranium tersebut, yang diperkirakan terkubur di tiga lokasi nuklir yang telah dibombardir AS tahun lalu. Iran, yang selama ini bersikeras program nuklirnya untuk tujuan damai, menyatakan detail nuklir akan difinalisasi setelah kesepakatan perdamaian ditandatangani.
Selat Hormuz menjadi titik kritis lainnya. Penutupan jalur pelayaran vital ini oleh Iran telah mengerek harga energi global dan memicu kenaikan harga pangan di berbagai negara. Dalam kesepakatan yang muncul, Iran menginginkan hak untuk memungut biaya dari kapal-kapal yang melintas, sebuah sistem yang telah diterapkan selama perang dan dianggap melanggar hukum internasional oleh AS dan negara lain. Sementara itu, Komando Pusat AS mengklaim telah mencegat beberapa drone serang Iran yang menargetkan kapal dagang di Selat Hormuz.
Bagi Indonesia, perkembangan ini memiliki implikasi langsung terhadap stabilitas harga energi dan pasokan minyak mentah. Sebagai negara pengimpor minyak, setiap gangguan di Selat Hormuz akan berdampak pada harga BBM di dalam negeri dan beban subsidi energi. Selain itu, ketegangan di Timur Tengah kerap mempengaruhi sentimen pasar global dan nilai tukar rupiah. Meski Indonesia tidak terlibat langsung, keberhasilan mediasi Pakistan dan negara-negara Timur Tengah dapat menjadi preseden bagi diplomasi konflik di kawasan lain.
Israel, yang tidak menjadi pihak dalam negosiasi, menyatakan sikapnya tetap kritis. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menegaskan kesepakatan penuh dengan Trump bahwa Iran tidak boleh memiliki senjata nuklir. Menteri Pertahanan Israel Israel Katz bahkan memperingatkan bahwa Israel dapat bertindak secara independen terhadap Iran dan tidak akan menarik diri dari zona pendudukan di Lebanon, Suriah, Gaza, maupun kamp-kamp pengungsi di Tepi Barat. Sikap ini menambah kerumitan implementasi kesepakatan, terutama di front Lebanon.
Para pejabat regional memperkirakan upacara penandatanganan dapat digelar dalam beberapa hari ke depan setelah persetujuan resmi dari Washington dan Teheran. Namun, dengan Israel yang masih bersikeras mempertahankan pendudukannya dan Iran yang menuntut biaya lintas Selat Hormuz, jalan menuju perdamaian abadi masih panjang. Akankah momentum ini bertahan atau justru kembali memicu ketegangan baru?



