Anjlok ke 51%: Approval Rating Prabowo Terus Merosot, Ekonomi dan Politik Jadi Pemicu

Tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto merosot drastis menjadi hanya 51,1 persen dalam survei terbaru Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), mencerminkan kekecewaan mendalam masyarakat terhadap kondisi ekonomi, politik, dan penegakan hukum di tanah air.

Hasil survei yang dirilis akhir pekan lalu itu mencatat penurunan signifikan dari angka 81,2 persen pada November tahun lalu. Bahkan, proporsi responden yang menyatakan tidak puas melonjak menjadi 46,9 persen, berbanding terbalik dengan hanya 16 persen pada periode yang sama sebelumnya. Direktur Eksekutif SMRC Deni Irvani menilai penurunan ini berasal dari memburuknya evaluasi publik terhadap tiga pilar utama: ekonomi, politik, dan hukum.

Sektor ekonomi menjadi sorotan paling tajam. Hampir separuh responden (49,4 persen) menilai kondisi ekonomi saat ini buruk atau sangat buruk, sementara hanya 15,7 persen yang merasa baik. Deni menegaskan bahwa angka pertumbuhan ekonomi makro tidak sejalan dengan realitas di lapangan—sebuah temuan yang memperkuat tesis para ekonom tentang kesenjangan antara indikator agregat dan kesejahteraan rakyat.

Penurunan kepercayaan di bidang politik juga tercatat signifikan. Jika pada November lalu sebanyak 35,8 persen responden menilai situasi politik positif, kini hanya 13,5 persen yang berpandangan demikian. Sebaliknya, penilaian negatif naik dari 23 persen menjadi 42,8 persen. Di sektor hukum, hanya 26,4 persen responden yang memberikan nilai positif, sementara 37,6 persen menilai buruk.

Deni menghubungkan erosi kepercayaan ini dengan sejumlah insiden kontroversial, seperti serangan asam terhadap aktivis HAM Andrie Yunus yang dilakukan oknum TNI pada Mei lalu, serta kasus korupsi program makan gratis yang menyeret mantan kepala Badan Gizi Nasional. Peneliti SMRC Saidiman Ahmad juga menyoroti respons pemerintah yang dinilai represif terhadap akademisi dan kritikus, termasuk pernyataan Prabowo yang menyebut wartawan sebagai "londo ireng" beberapa waktu lalu.

Dengan tren penurunan yang terus berlanjut, pemerintahan Prabowo dihadapkan pada tekanan untuk membuktikan bahwa program-program unggulannya, seperti makan siang gratis, mampu memperbaiki kondisi riil masyarakat. Namun, jika respons terhadap kritik terus dianggap menghambat ruang demokrasi, bukan tidak mungkin angka ketidakpercayaan akan semakin menganga. Pertanyaan besarnya: mampukah koalisi pemerintahan mengembalikan optimisme publik di tengah deru ketidakpastian global dan domestik?