BEM UI Turun ke Jalan: Lima Tuntutan di Tengah Kekhawatiran Krisis Ekonomi
Baca dalam 60 detik
- BEM UI menggelar aksi di Bundaran HI, Jumat (12/6/2026), dengan membawa sekitar seribu mahasiswa.
- Lima tuntutan utama meliputi penghentian pemborosan APBN, penurunan harga BBM dan sembako, serta pencabutan program MBG dan Kopdes.
- Aksi ini menyoroti kesenjangan antara data pertumbuhan ekonomi pemerintah dan realitas kenaikan harga serta sempitnya lapangan kerja.
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/8257322/original/009538700_1781235764-20260612_102129.jpg)
Ribuan mahasiswa Universitas Indonesia (UI) kembali menggelar aksi unjuk rasa di Bundaran HI, Jakarta, Jumat (12/6/2026), menuntut pemerintah mengakui dan memperbaiki kebijakan ekonomi yang dinilai mengarah pada krisis. Dalam demonstrasi bertajuk "Menuju Indonesia Bangkrut", Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UI menyampaikan lima tuntutan yang mencakup penghentian pemborosan anggaran, penurunan harga bahan bakar minyak (BBM) dan kebutuhan pokok, serta pembatalan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa (Kopdes).
Ketua Departemen Aksi dan Propaganda BEM UI, Albani Hilmi, memperkirakan massa yang bergerak dari kampus Depok menuju Jakarta mencapai seribu orang. Rombongan dijadwalkan tiba sebelum salat Jumat, dan aksi akan dimulai setelah ibadah. "Kami akan menjalankan aksi setelah salat Jumat, menghormati kawan-kawan yang beribadah terlebih dahulu," ujarnya. Selain tuntutan ekonomi, BEM UI juga mendesak penghentian militerisasi di ranah sipil, yang dinilai mengancam demokrasi.
Ketua BEM UI, Yatalathof Maβshum Imawan atau Athof, menegaskan bahwa aksi ini merupakan puncak kekesalan setelah kritik dan data yang disampaikan selalu diabaikan pemerintah. "Kami memandang memberi kesempatan sudah terlalu lama. Kritik lewat data selalu diabaikan, pemerintah lebih memilih mengelak," katanya dalam keterangan Kamis (11/6/2026). Athof menyoroti ketidaksesuaian antara angka pertumbuhan ekonomi yang dirilis pemerintah dengan realitas kenaikan harga beras, menyempitnya lapangan kerja, dan beban pajak yang memberatkan masyarakat.
Bagi masyarakat Indonesia, aksi ini menjadi cermin kegelisahan kelas menengah dan mahasiswa terhadap arah kebijakan ekonomi. Harga kebutuhan pokok yang terus merangkak naik, ditambah dengan kebijakan pajak yang dirasa tidak adil bagi UMKM, membuat daya beli masyarakat tertekan. Sementara itu, program MBG dan Kopdes yang digadang-gadang sebagai solusi justru dinilai sebagai pemborosan anggaran yang tidak tepat sasaran. Athof menambahkan, "Ekonomi hanya tumbuh di atas kertas, tapi di meja makan rakyat tidak ada yang berubah."
Menurut pengamat kebijakan publik dari Universitas Indonesia, aksi BEM UI kali ini memiliki bobot lebih karena didasari data dan analisis, bukan sekadar emosi. Namun, efektivitas tuntutan masih bergantung pada respons pemerintah. Jika diabaikan, bukan tidak mungkin aksi serupa akan meluas ke kampus-kampus lain. Pertanyaan besarnya: akankah pemerintah mendengar suara mahasiswa sebelum krisis benar-benar terjadi?



