Perang Narkoba Trump di Amerika Latin: Antara Membasmi Kartel dan Menyerang Kiri

Pada 3 Januari 2026, pasukan khusus Amerika Serikat menangkap Presiden Venezuela Nicolás Maduro di Caracas dengan tuduhan narkoterorisme. Operasi yang diberi nama Absolute Resolve itu merupakan puncak dari kampanye militer agresif yang dilancarkan pemerintahan Donald Trump di Amerika Latin. Sejak akhir tahun lalu, Komando Selatan AS telah menargetkan perahu-perahu cepat di Karibia dan Pasifik timur, yang diklaim sebagai jalur penyelundupan narkoba. Lebih dari 200 orang tewas dalam rangkaian serangan tersebut.

Di balik narasi pemberantasan kartel narkoba, langkah Trump justru menimbulkan tanda tanya besar. Mantan Presiden Honduras Juan Orlando Hernández—seorang sekutu kanan yang dihukum 45 tahun penjara karena perdagangan narkoba—mendapat pengampunan dari Trump pada Februari lalu. Langkah yang tampak kontradiktif ini, menurut pengamat, menunjukkan bahwa label narkoterorisme lebih sering digunakan untuk kepentingan politik ketimbang penegakan hukum.

Sejarah mencatat, istilah narkoterorisme pertama kali dicetuskan Presiden Peru Fernando Belaúnde Terry pada 1982 untuk menggambarkan infiltrasi kelompok gerilya Maois, Shining Path, ke dalam bisnis narkoba. Namun, sejak era Ronald Reagan, konsep ini kerap dipolitisasi. Reagan menggunakan tuduhan perdagangan narkoba untuk menekan pemerintah Sandinista di Nikaragua dan rezim komunis Kuba, sementara menutup mata terhadap penyelundupan kokain oleh kelompok Contra yang didukung AS. Sebuah investigasi Senat yang dipimpin John Kerry mengungkap bahwa pejabat Reagan berulang kali mengabaikan bukti perdagangan narkoba oleh Contra.

Politisasi serupa terjadi di era Trump. Pada Maret 2026, pemerintahan Trump meluncurkan Americas Counter Cartel Coalition, atau Shield of the Americas, sebuah aliansi keamanan yang bertujuan memerangi imigrasi ilegal, campur tangan Rusia dan China, serta geng dan kartel narkoteroris. Dalam pidato pembukaannya, Trump menegaskan bahwa "satu-satunya cara mengalahkan musuh-musuh ini adalah dengan mengerahkan kekuatan militer kita." Aliansi ini mencakup negara-negara yang dipimpin sekutu kanan seperti El Salvador dan Ekuador, sementara negara-negara berhaluan kiri seperti Kolombia, Brasil, dan Meksiko justru mendapat tekanan untuk bergabung.

Bagi Indonesia, pola intervensi AS di Amerika Latin patut dicermati. Meski tidak langsung berdampak, kebijakan luar negeri AS yang agresif kerap mempengaruhi stabilitas kawasan dan harga komoditas global. Indonesia, sebagai negara yang juga bergulat dengan masalah narkoba dan terorisme, perlu waspada terhadap politisasi istilah serupa yang dapat mengarah pada intervensi militer. Apalagi, AS baru-baru ini menetapkan dua geng kriminal terbesar di Brasil sebagai organisasi teroris asing, yang ditanggapi keras pemerintah Presiden Lula sebagai "tidak dapat diterima".

Pakar hubungan internasional menilai bahwa label narkoterorisme telah menjadi alat yang fleksibel bagi AS untuk mengejar tujuan anti-kiri sejak Perang Dingin. Dalam kasus Peru, militer berhasil membongkar Shining Path pada 1992 justru dengan membuat gencatan senjata tak resmi dengan para pengedar narkoba—sebuah strategi yang bertentangan dengan semangat perang narkoba AS. Sementara itu, pengepungan Istana Kehakiman Kolombia oleh kelompok M-19 pada 1985, yang diduga dibiayai Pablo Escobar, semakin mengukuhkan hubungan antara gerilyawan kiri dan kartel dalam persepsi publik AS.

Kini, dengan meningkatnya sanksi dan retorika militer terhadap Kuba, banyak pengamat berspekulasi bahwa pulau tersebut menjadi target berikutnya. Pertanyaan yang mengemuka: apakah perang narkoba Trump benar-benar tentang memberantas narkoba, atau sekadar kedok untuk menekan lawan politik di kawasan? Jawabannya mungkin akan menentukan arah kebijakan AS di Amerika Latin dalam beberapa tahun ke depan.