Evaluasi Buku Ajar Nasional: Prabowo Bentuk Tim Khusus, Target Kejar Ketertinggalan Teknologi

Presiden Prabowo Subianto secara langsung memerintahkan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti untuk segera membentuk tim independen yang bertugas mengkaji dan memperbarui buku-buku ajar yang digunakan di seluruh jenjang sekolah di Indonesia. Perintah ini disampaikan dalam rapat terbatas yang berlangsung lebih dari dua jam di Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis (11/6/2026), dengan melibatkan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Mensesneg Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa Presiden menekankan pentingnya menyesuaikan materi pelajaran dengan kemajuan zaman dan teknologi. "Kita tidak ingin kalah dengan buku-buku pelajaran dari luar," ujarnya di Jakarta, Jumat (12/6/2026). Pernyataan ini mengindikasikan kekhawatiran pemerintah bahwa konten pendidikan nasional belum sepenuhnya relevan dengan kebutuhan kompetensi abad ke-21, terutama di tengah pesatnya perkembangan kecerdasan buatan dan digitalisasi.

Langkah evaluasi buku ajar ini bukanlah kebijakan yang berdiri sendiri. Dalam rapat yang sama, Presiden juga menyoroti tiga pilar utama pendidikan: infrastruktur sekolah, kesejahteraan guru, dan kualitas pengajaran. Abdul Mu'ti melaporkan bahwa revitalisasi sekolah tahun 2026 mencakup 11.744 satuan pendidikan, dan 70 persen di antaranya sudah memasuki tahap pengerjaan. Sejumlah sekolah ditargetkan rampung pada Juli-Agustus 2026, tepat untuk menyambut tahun ajaran baru 2026-2027.

Mendikdasmen Abdul Mu'ti menambahkan bahwa program revitalisasi ini mendapat sambutan positif dari masyarakat di daerah terpencil. "Kami berkunjung ke daerah-daerah, terutama daerah 3T, mereka sangat berterima kasih karena sekian puluh tahun banyak sekolah rusak dan tidak direnovasi," katanya. Meskipun secara undang-undang tanggung jawab pembangunan infrastruktur sekolah berada di tangan pemerintah daerah, komitmen Presiden untuk meningkatkan mutu pendidikan memungkinkan intervensi pusat secara langsung.

Di sisi lain, pembentukan tim evaluasi buku ajar membuka peluang untuk mereformasi kurikulum secara lebih fundamental. Para pengamat pendidikan menilai bahwa buku pelajaran yang digunakan saat ini masih terlalu teoritis dan kurang mengakomodasi keterampilan berpikir kritis, literasi digital, dan pemecahan masalah. Tim yang akan dibentuk diharapkan tidak hanya mengevaluasi konten, tetapi juga merekomendasikan format pembelajaran yang lebih interaktif, termasuk integrasi teknologi seperti papan tulis pintar (IFP) yang sudah mulai disalurkan ke sekolah-sekolah.

Bagi Indonesia, langkah ini menjadi krusial mengingat daya saing sumber daya manusia masih menjadi pekerjaan rumah besar. Data Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) menunjukkan bahwa skor Programme for International Student Assessment (PISA) Indonesia masih di bawah rata-rata, terutama dalam literasi membaca dan sains. Dengan evaluasi buku ajar yang menyeluruh, pemerintah berharap dapat memperbaiki kualitas pembelajaran dari hulu.

Pertanyaan selanjutnya adalah seberapa cepat tim ini dapat bekerja dan sejauh mana rekomendasinya akan diimplementasikan. Apakah evaluasi ini akan menghasilkan perubahan kurikulum secara menyeluruh, atau hanya bersifat tambal sulam? Yang pasti, tekanan untuk berbenah semakin besar, dan publik menunggu langkah konkret setelah instruksi presiden ini.