6.088 Personel Gabungan Disiagakan untuk Kawal Aksi Mahasiswa di Jakarta, Kapolda Minta Pendekatan Humanis
Baca dalam 60 detik
- Polda Metro Jaya dan TNI mengerahkan lebih dari 6.000 personel untuk mengamankan unjuk rasa mahasiswa di sejumlah titik strategis Jakarta.
- Kapolda Metro Jaya menekankan larangan penggunaan senjata api dan meminta anggota bersikap humanis, menganggap mahasiswa sebagai bagian dari masyarakat yang harus dilindungi.
- Polisi mengidentifikasi potensi provokator dari kelompok lain dan mengarahkan lokasi aksi ke Patung Kuda atau DPR/MPR, bukan Bundaran HI.
Polda Metro Jaya bersama unsur Tentara Nasional Indonesia (TNI) menerjunkan 6.088 personel gabungan untuk mengamankan aksi penyampaian pendapat yang digelar mahasiswa di Jakarta pada Jumat, 12 Juni 2026. Langkah ini diambil untuk memastikan kegiatan berlangsung tertib dan tidak mengganggu aktivitas masyarakat luas, dengan pendekatan pelayanan yang humanis menjadi prioritas utama.
Kapolda Metro Jaya Komjen Pol. Asep Edi Suheri dalam apel kesiapan pasukan menegaskan bahwa mahasiswa bukanlah lawan, melainkan warga negara yang haknya dilindungi undang-undang. Ia memerintahkan seluruh personel untuk bertindak sabar, terukur, dan tidak mudah terpancing. Yang tak kalah penting, ia memastikan tidak ada anggota yang membawa atau menggunakan senjata api selama pengamanan aksi.
“Adik-adik mahasiswa adalah keluarga kita. Mereka harus dilayani, dijaga, dan diamankan dengan sebaik-baiknya,” ujar Asep Edi Suheri. Ia menambahkan bahwa setiap tindakan di lapangan harus berada dalam satu komando dan sesuai prosedur, tanpa ada inisiatif sendiri yang dapat memicu ketegangan.
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol. Budi Hermanto menambahkan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan berbagai elemen untuk mengarahkan massa aksi ke lokasi yang telah ditentukan, seperti kawasan Patung Kuda atau depan Gedung DPR/MPR. Ia mengingatkan bahwa Bundaran HI bukanlah tempat yang diperuntukkan bagi penyampaian aspirasi karena tingginya aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat di sana.
Budi juga mengungkapkan bahwa Satgas Penegakan Hukum Polda Metro Jaya telah mengidentifikasi adanya kelompok tertentu yang diduga berusaha menyusup dan memprovokasi aksi. “Jangan sampai ada kelompok lain yang mencoba masuk, memprovokasi, atau menunggangi aksi yang dilindungi undang-undang ini,” tegasnya. Imbauan ini menjadi peringatan bagi mahasiswa agar tetap waspada dan tidak mudah terpengaruh oleh pihak yang ingin memanfaatkan situasi.
Dari sisi lalu lintas, personel Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya telah disebar di titik-titik rawan kemacetan, termasuk Bundaran HI, Patung Kuda, Cikini, kawasan DPR/MPR, dan Semanggi. Rekayasa lalu lintas akan diterapkan secara situasional, bergantung pada kondisi di lapangan. Masyarakat diimbau untuk tetap beraktivitas normal dan memantau informasi terkini melalui media sosial resmi Ditlantas Polda Metro Jaya.
Bagi warga Jakarta yang sehari-hari melintasi kawasan tersebut, potensi gangguan arus lalu lintas tetap perlu diantisipasi. Meski polisi menjamin pengaturan lalu lintas akan dilakukan sebaik mungkin, pengendara disarankan mencari jalur alternatif atau menunda perjalanan jika tidak mendesak. Pengalaman aksi serupa sebelumnya menunjukkan bahwa kemacetan kerap terjadi di sekitar Gedung DPR/MPR dan Patung Kuda.
Ke depan, efektivitas pendekatan humanis ini akan diuji oleh dinamika di lapangan. Apakah imbauan untuk tidak membawa senjata api dan larangan bertindak di luar prosedur benar-benar dipatuhi oleh seluruh personel? Publik menunggu apakah aksi kali ini dapat berjalan tanpa insiden berarti, sekaligus menjadi tolok ukur bagi pengelolaan unjuk rasa di ibu kota ke depannya.



