Idealisme Kennedy vs Realitas Trump: Peace Corps Bertahan di Tengah Arus Isolasionisme

Di tengah kebijakan luar negeri AS yang kian mengarah ke isolasionisme di bawah Donald Trump, satu program peninggalan John F. Kennedy justru bertahan dengan anggaran yang hampir tidak tersentuh: Peace Corps. Program sukarelawan pemerintah AS ini, yang tahun ini genap 65 tahun, masih mengirimkan ribuan warga Amerika ke pelosok dunia—sebuah realitas yang kontras dengan pemotongan besar-besaran bantuan luar negeri yang dilakukan Gedung Putih.

Salah satu wajah kontemporer Peace Corps adalah Quentin Powers, 26 tahun. Selama dua tahun hingga November lalu, ia tinggal di sebuah kota kecil di Timor-Leste, 16.000 kilometer dari pinggiran Washington D.C. tempat ia dibesarkan. Powers mengajar bahasa Inggris di sekolah menengah, tinggal bersama keluarga angkat petani kubis, dan setiap hari berjalan tujuh menit melewati ladang menuju tempat tugas. "Yang paling positif adalah membangun hubungan dengan anggota komunitas selama dua tahun itu, bertemu orang-orang yang tak pernah saya bayangkan akan saya temui," katanya.

Namun, kehidupan sebagai sukarelawan tidak selalu mulus. Powers mengaku harus beradaptasi dengan budaya waktu yang elastis—rapat bisa dimulai dua jam terlambat. Dari 14 relawan yang dikirim bersamanya, lima pulang lebih awal karena masalah kesehatan dan keterbatasan sistem medis setempat. Pengalaman itu, menurutnya, "membuat saya lebih tangguh, fleksibel, dan sabar."

Didirikan pada 1961, Peace Corps lahir dari idealisme Kennedy yang percaya bahwa warga Amerika biasa bisa menjadi duta perdamaian. Konsepnya sederhana: hidup seperti penduduk lokal, melakukan pekerjaan yang sama, makan makanan yang sama. Arthur M. Schlesinger Jr., asisten khusus Kennedy, mencatat dalam bukunya bahwa duta besar AS untuk Venezuela mengakui citra Amerika berubah drastis setelah kedatangan relawan Peace Corps—dari dipandang kaya dan egois menjadi peduli.

Kini, di era Trump, misi Peace Corps bergeser. Dokumen kebijakan tahun fiskal ini menyebut program tersebut sebagai "investasi yang efektif bagi masa depan Amerika" dan menekankan perannya membangun dukungan pro-AS di kawasan strategis serta mengurangi pengaruh lawan. Carla Brown, presiden National Peace Corps Association, mengakui bahwa menarik minat generasi muda kini lebih sulit. "Yang penting adalah membicarakan manfaat, seperti petualangan atau bagaimana ini membantu jalur karier," ujarnya.

Tekanan ekonomi turut berperan. Dengan biaya kuliah yang terus melambung, banyak anak muda AS lebih memilih bekerja cepat untuk melunasi utang pendidikan. Peace Corps menawarkan insentif: tunjangan penyesuaian sebesar 10.000 dolar AS, potongan biaya kuliah, dan prioritas dalam rekrutmen pegawai negeri. Jaringan alumni juga membantu pencarian kerja, sementara media sosial relawan aktif menjadi daya tarik bagi calon peserta.

Bagi Indonesia, pengalaman Peace Corps menawarkan refleksi. Program serupa seperti JICA Volunteer Jepang atau SKM Migas Indonesia juga mengirimkan tenaga ahli ke daerah terpencil. Namun, tantangan yang dihadapi Powers—adaptasi budaya, keterbatasan infrastruktur, dan risiko kesehatan—juga akrab di Nusantara. Di saat dunia cenderung menutup diri, model diplomasi rakyat seperti Peace Corps justru dinilai semakin relevan. "Kau tak tahu siapa yang kau sentuh atau bagaimana itu akan membentuk hidup mereka, kota, atau negara mereka. Tapi itu terjadi," kata Brown.

Powers sendiri tanpa ragu merekomendasikan pengalaman ini: "Jika muda dan petualang, 100% saya rekomendasikan Peace Corps." Pertanyaannya, mampukah semangat Kennedy bertahan di tengah pragmatisme dan tekanan ekonomi global? Atau justru di saat krisis kepercayaan multilateralisme inilah nilai sejati program semacam ini teruji?