Pemerintah Beri Waktu Sebulan Benahi Tata Kelola Makan Bergizi Gratis

Pemerintah menargetkan perbaikan tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) rampung dalam waktu satu bulan sejak penunjukan Nanik S Deyang sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) oleh Presiden Prabowo. Langkah ini diambil untuk merespons berbagai sorotan terkait efektivitas dan transparansi program andalan tersebut.

Menteri Sekretariat Negara Prasetyo Hadi, dalam keterangan pers di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Kamis (11/6/2026), menegaskan bahwa perbaikan tidak boleh mengganggu operasional yang sudah berjalan. "Kita target awal satu bulan ini harus selesai, tetapi tentu ada dinamika. Yang sudah berjalan tetap berjalan, tidak boleh ada gangguan," ujarnya. Ia menambahkan bahwa evaluasi akan mencakup seluruh aspek, tidak terbatas pada pengadaan motor pengantar.

Salah satu langkah krusial adalah penutupan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tidak memenuhi standar operasional prosedur (SOP). Prasetyo mengakui bahwa di beberapa wilayah terdapat kelebihan dapur MBG, namun keputusan penutupan belum bisa diambil secara tergesa-gesa. "Kita sedang menginventarisir kondisi masing-masing. Tidak bisa langsung menyimpulkan hanya dari angka," jelasnya.

Isu afiliasi politik pemilik SPPG sempat mengemuka di publik. Menanggapi hal itu, Prasetyo menegaskan bahwa yang menjadi fokus adalah kepatuhan terhadap aturan, bukan identitas pemilik. "Pada dasarnya bukan siapa pemiliknya, tetapi yang tidak boleh adalah melanggar aturan main atau SOP," tegasnya. Pernyataan ini sekaligus meredam spekulasi bahwa program MBG digunakan sebagai alat politik.

Bagi Indonesia, program MBG merupakan salah satu pilar strategis dalam upaya percepatan penurunan stunting dan peningkatan gizi anak sekolah. Dengan anggaran yang mencapai puluhan triliun rupiah, efektivitas penyaluran dan kualitas gizi menjadi sorotan utama. Jika perbaikan tata kelola berhasil, program ini berpotensi menjadi model bagi negara berkembang lain. Namun, jika gagal, kepercayaan publik terhadap pemerintah bisa tergerus.

Ke depan, publik menantikan langkah konkret BGN dalam merampingkan jumlah SPPG dan memastikan setiap dapur beroperasi sesuai standar. Akankah tenggat satu bulan cukup untuk membenahi sistem yang selama ini dianggap bermasalah? Atau justru dinamika politik akan kembali menguji konsistensi pemerintah?