Menteri Pertahanan Inggris Mundur, Tuduh Starmer Abaikan Keamanan Nasional
Baca dalam 60 detik
- John Healey mengundurkan diri sebagai Menteri Pertahanan Inggris, menuding Perdana Menteri Keir Starmer dan Kementerian Keuangan tidak mau mengalokasikan dana yang cukup untuk pertahanan.
- Pengunduran diri ini terjadi di tengah meningkatnya ancaman keamanan global, memicu perdebatan tentang prioritas anggaran pertahanan Inggris.
- Langkah Healey dapat memperlemah posisi Starmer di dalam partai dan membuka jalan bagi perombakan kabinet yang lebih luas.
Menteri Pertahanan Inggris John Healey secara mengejutkan mengumumkan pengunduran dirinya pada Selasa (12/5/2026), dengan kritik pedas terhadap Perdana Menteri Keir Starmer yang dinilainya gagal memenuhi kebutuhan pertahanan nasional di tengah eskalasi ancaman global. Dalam pernyataan resmi, Healey menegaskan bahwa Starmer dan Kementerian Keuangan (Treasury) terbukti 'tidak mampu dan tidak mau' menyediakan sumber daya yang diperlukan untuk melindungi Inggris.
Keputusan Healey ini langsung mengguncang panggung politik Inggris. Ia adalah salah satu menteri senior yang dianggap loyalis Starmer, sehingga langkah ini menimbulkan tanda tanya besar tentang soliditas kabinet. Healey, yang menjabat sejak 2024, dikenal sebagai tokoh yang vokal dalam mendorong peningkatan belanja pertahanan, terutama setelah invasi Rusia ke Ukraina dan meningkatnya ketegangan di Indo-Pasifik.
Dalam surat pengunduran dirinya yang bocor ke media, Healey menyebut bahwa Inggris menghadapi 'ancaman paling kompleks sejak Perang Dingin', namun anggaran pertahanan justru dipotong untuk program sosial. Ia mengkritik pendekatan Starmer yang dianggap terlalu fokus pada agenda domestik, sementara keamanan nasional dikorbankan. 'Kita tidak bisa mempertahankan negara dengan retorika saja,' tulis Healey.
Bagi Indonesia, dinamika politik Inggris ini relevan mengingat hubungan pertahanan bilateral yang erat. Inggris adalah salah satu mitra strategis Indonesia di Eropa, terutama dalam alih teknologi militer dan latihan bersama. Jika Inggris mengurangi komitmen pertahanannya, hal itu bisa berdampak pada kerja sama keamanan maritim di kawasan, termasuk patroli bersama di Laut Cina Selatan. Analis pertahanan dari Universitas Indonesia, Andi Widjajanto, menilai bahwa 'krisis kabinet di Inggris bisa memperlambat proses pengadaan alutsista yang sedang dinegosiasikan dengan Indonesia.'
Pengunduran diri Healey juga memicu spekulasi tentang perombakan kabinet besar-besaran. Starmer diperkirakan akan segera menunjuk menteri pertahanan baru, namun tantangannya adalah menemukan figur yang mampu menenangkan fraksi partai yang resah. Jika tidak ditangani dengan baik, krisis ini bisa menjadi ancaman serius bagi stabilitas pemerintahan Starmer yang sudah goyah akibat skandal sebelumnya.
Ke depan, pertanyaan besarnya adalah apakah Starmer akan mengubah haluan kebijakan pertahanannya atau justru semakin mengabaikan sektor militer. Dengan tekanan dari NATO dan sekutu, Inggris mungkin tidak punya pilihan selain menambah anggaran pertahanan. Namun, langkah itu akan memicu perdebatan sengit di parlemen tentang prioritas belanja negara.
