Ketika Piala Dunia 2026 Terancam Kebijakan Imigrasi AS: Wasit Ditolak, Fans Ketakutan

Piala Dunia 2026 yang digadang-gadang sebagai edisi paling spektakuler sepanjang sejarah justru dihantui bayang-bayang kebijakan imigrasi Amerika Serikat. Seorang wasit elite asal Somalia, Omar Artan, ditolak masuk ke Miami pada pekan lalu meskipun telah memegang paspor dan visa yang sah, memaksanya absen dari turnamen yang akan diikutinya. Insiden ini menjadi simbol kegagalan AS dalam memenuhi komitmen hak asasi manusia yang seharusnya menjadi pilar penyelenggaraan Piala Dunia kali ini.

Untuk pertama kalinya, FIFA menyematkan persyaratan hak asasi manusia dalam proses penawaran dan penyelenggaraan Piala Dunia. Namun, dari total 104 pertandingan, 78 di antaranya berlangsung di AS—negara yang menurut Amnesty International dan puluhan organisasi HAM lainnya tengah menerapkan kebijakan imigrasi bernuansa xenofobia dan kekejaman performatif sejak Donald Trump kembali ke Gedung Putih. Human Rights Watch mencatat, antara Januari 2025 hingga Maret 2026, Immigration and Customs Enforcement (ICE) telah menangkap 167.000 orang di sekitar 11 kota yang menjadi tuan rumah pertandingan.

Dua bulan lalu, Amnesty International bersama lebih dari 100 organisasi HAM lokal mengeluarkan peringatan perjalanan eksplisit bagi penggemar, pemain, dan ofisial yang berencana mengunjungi AS. Peringatan itu menyoroti praktik “racial profiling” di perbatasan, penggeledahan intrusif, dan pelanggaran kewajiban HAM AS berdasarkan hukum domestik dan internasional. Dampaknya mulai terlihat: survei terhadap 200 hotel di kota tuan rumah menunjukkan pemesanan turis jauh di bawah ekspektasi.

Penolakan terhadap Omar Artan menjadi preseden kelam. Tak ada catatan sebelumnya tentang wasit resmi FIFA yang ditolak masuk oleh negara tuan rumah, bahkan di Italia era fasis 1934 atau Argentina di bawah junta militer 1978. Pemerintah AS beralasan “kekhawatiran vetting”, namun pengamat menilai pernyataan Trump yang menyebut Somalia sebagai “negara menjijikkan” dan imigran Somalia sebagai “sampah” menjadi latar belakang yang sulit diabaikan. Sekitar seperempat negara peserta Piala Dunia tahun ini menghadapi larangan perjalanan atau pembatasan visa ketat di bawah administrasi Trump.

Bukan hanya wasit, pemain dan pelatih yang diizinkan masuk pun menghadapi pengawasan tak lazim. Pekan lalu, tim Senegal dan Uzbekistan dilaporkan mengalami penggeledahan kasar dan memalukan oleh petugas bandara. Federasi Sepak Bola Senegal berusaha meredakan ketegangan setelah tuduhan rasisme mencuat di media sosial. Sementara itu, konflik diplomatik antara Iran dan AS semakin memanas. Pejabat sepak bola Iran menuduh AS melakukan “obstruksionisme” dan “kedengkian serta ketidaksetaraan antar tim”. Sebagai balasan, seorang pejabat AS menyatakan Iran mungkin memanfaatkan Piala Dunia untuk “menyelundupkan teroris ke Amerika Serikat”.

Dua edisi sebelumnya—Rusia 2018 dan Qatar 2022—juga diwarnai kontroversi, mulai dari otoritarianisme Putin hingga eksploitasi pekerja migran di Qatar. FIFA kemudian memperkenalkan Kebijakan HAM untuk meredakan kekhawatiran tentang “sportswashing”. Presiden FIFA Gianni Infantino menjanjikan Piala Dunia 2026 sebagai “yang terbesar, paling inklusif, dan terhebat”. Namun, kenyataannya Kanada dan Meksiko kini menjadi tuan rumah bersama negara yang mengalami kemunduran demokrasi, di mana sebagian penggemar takut menghadiri pertandingan karena khawatir ditahan dan dideportasi oleh ICE.

Alih-alih menyatukan orang, Piala Dunia 2026 terancam dikenang karena iklim eksklusi dan ketakutan yang diciptakan oleh salah satu tuan rumah. Bagi Indonesia, yang memiliki komunitas diaspora dan penggemar sepak bola besar, situasi ini menjadi pengingat bahwa olahraga global tak bisa lepas dari politik imigrasi. Akankah FIFA dan negara tuan rumah mampu memulihkan kepercayaan sebelum turnamen dimulai? Atau justru Piala Dunia kali ini akan menjadi tontotan muram yang tak seharusnya ditoleransi olahraga mana pun?