Piala Dunia 2026: FIFA Raup Hingga Rp342 Triliun, Tiket Final Tembus Rp600 Juta
Baca dalam 60 detik
- FIFA diproyeksikan meraup pendapatan hingga Rp342 triliun dari Piala Dunia 2026, didorong sistem harga tiket dinamis yang melambungkan harga final hingga Rp600 juta.
- Sebagai organisasi nirlaba, FIFA justru mengurangi porsi anggaran pengembangan sepak bola dari 44% menjadi 29% pada siklus 2027-2030, memicu kritik atas prioritasnya.
- Ketidakseimbangan pasokan-permintaan yang ekstrem—500 juta peminat hanya untuk 7,1 juta kursi—memberi FIFA keleluasaan menaikkan harga tanpa transparansi.
FIFA diproyeksikan membukukan pendapatan hingga Rp342 triliun dari Piala Dunia 2026, sebuah rekor yang ditopang oleh strategi harga tiket dinamis yang membuat tiket final Kategori 1 melonjak dari Rp100 juta menjadi nyaris Rp600 juta hanya dalam beberapa bulan.
Angka tersebut jauh melampaui perolehan Piala Dunia Qatar 2022 yang mencapai Rp200 triliun. Menurut profesor emeritus keuangan yang juga penulis buku Keeping Score: The Economics of Big Time Sports, peningkatan drastis ini terutama berasal dari penjualan tiket dan layanan perhotelan yang diperkirakan minimal Rp134 triliun, bisa mencapai Rp162 triliun. Padahal, anggaran awal FIFA untuk pos tersebut hanya Rp55,8 triliun.
FIFA untuk pertama kalinya menerapkan sistem harga dinamis yang tidak transparan. Harga tiket bervariasi antarpertandingan dan berubah seiring waktu. Tiket Kategori 1 yang setahun lalu dijual Rp10 jutaan kini minimal Rp18 jutaan. Bahkan Presiden AS Donald Trump, yang dikenal dekat dengan Presiden FIFA Gianni Infantino, disebut enggan membeli tiket karena harganya yang selangit.
FIFA beralasan bahwa harga tinggi diperlukan untuk memberantas calo. Namun, langkah ini justru memicu kemarahan penggemar. Sebagai organisasi nirlaba yang terdaftar sebagai badan amal di Swiss, FIFA seharusnya menggunakan keuntungan untuk mengembangkan sepak bola global. Nyatanya, anggaran pengembangan justru menurun drastis: dari 44% total biaya pada siklus 2019-2022 menjadi 36% pada 2023-2026, dan diperkirakan hanya 29% pada 2027-2030. Sebaliknya, anggaran kompetisi melonjak 130%.
Bagi Indonesia, fenomena ini menjadi cermin pahit. Dengan animo sepak bola yang tinggi, PSSI dan pemerintah perlu mengantisipasi praktik serupa jika suatu saat menjadi tuan rumah turnamen besar. Transparansi harga tiket dan alokasi dana pengembangan menjadi isu krusial agar sepak bola tidak semata-mata menjadi mesin uang.
FIFA memang telah meluncurkan program seperti FIFA Foundation yang mengklaim menggunakan sepak bola untuk perubahan sosial. Namun, para kritikus menilai bahwa fokus utama federasi tetaplah bisnis, bukan misi sosial. Tanpa reformasi tata kelola yang lebih kuat, termasuk pengungkapan keuangan yang lebih terbuka, publik akan terus mempertanyakan komitmen FIFA terhadap mandat nirlabanya.
Ke depan, pertanyaan besarnya adalah: akankah FIFA menggunakan rekor pendapatan ini untuk benar-benar mengembangkan sepak bola di negara-negara berkembang, atau justru semakin menjauh dari misi sosialnya? Jawabannya akan menentukan apakah Piala Dunia 2026 menjadi ajang pembuktian atau sekadar pesta cuan.
