Wasit FIFA Dideportasi AS: Siapa Sebenarnya yang Mengendalikan Piala Dunia 2026?

Kurang dari 48 jam sebelum Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat dimulai, sebuah insiden diplomatik mengguncang dunia sepak bola: wasit nomor satu Afrika, Omar Artan, dideportasi oleh otoritas imigrasi AS saat tiba di Miami untuk bergabung dengan 51 rekannya. Peristiwa ini tidak hanya merusak citra turnamen yang diharapkan bebas kontroversi, tetapi juga memunculkan pertanyaan mendasar: sejauh mana FIFA masih memegang kendali atas pesta sepak bola terbesar di planet ini?

Artan, yang tahun lalu menjadi wasit Somalia pertama yang memimpin final Liga Champions Afrika, menjalani interogasi selama 11 jam oleh petugas Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan AS sebelum akhirnya dikembalikan ke Mogadishu. Ia mengaku memiliki visa dan dokumen lengkap. “Saya punya surat-surat yang benar dan segalanya. Saya punya visa yang sah,” ujarnya kepada New York Times. Namun, Andrew Giuliani, kepala Satuan Tugas Gedung Putih untuk Piala Dunia, membela keputusan tersebut dengan alasan informasi derogatif yang tidak bisa diungkapkan.

Insiden ini hanyalah puncak gunung es dari serangkaian hambatan yang dihadapi peserta dan ofisial. Sebelumnya, pendukung Irak mengaku menyerah untuk mendapatkan visa, sementara Iran melaporkan jatah tiket grup mereka dicabut oleh otoritas AS. Iran juga menuduh AS menolak visa untuk 15 anggota staf pendukung yang “integral”. Tim nasional Iran diizinkan terbang masuk dan keluar dari Tijuana, Meksiko dalam waktu 24 jam untuk setiap pertandingan—sebuah skema yang belum teruji.

Konteks ini menjadi ironi mengingat pernyataan tegas Presiden FIFA Gianni Infantino pada 2017, saat Trump pertama kali memberlakukan larangan perjalanan untuk tujuh negara mayoritas Muslim. Saat itu, Infantino menyatakan bahwa “tim, pendukung, dan ofisial yang lolos ke Piala Dunia harus memiliki akses ke negara tuan rumah, jika tidak, tidak ada Piala Dunia.” FIFA bahkan mencabut hak tuan rumah Indonesia untuk Piala Dunia U-20 pada 2023 karena penolakan terhadap tim Israel. Namun, kini kata-kata Infantino terdengar hampa ketika berhadapan dengan Washington.

Piara Powar, direktur eksekutif kelompok anti-diskriminasi Fare, mengecam situasi ini. “Belum pernah kita melihat sandiwara di mana wasit resmi FIFA ditolak masuk saat tiba untuk persiapan akhir,” katanya. “Kekacauan ini membuat kita bertanya: siapa yang menjalankan Piala Dunia? FIFA atau pemerintah AS dengan kebijakan imigrasi yang sarat muatan rasial?” Mantan striker Arsenal Ian Wright juga menyoroti rentetan penolakan terhadap penggemar, pemain, ofisial, jurnalis, dan kini wasit.

Bagi Indonesia, yang pernah merasakan langsung sanksi FIFA karena masalah akses tim, kasus ini menjadi pengingat bahwa politik imigrasi bisa menjadi bumerang bagi tuan rumah. Meski Indonesia bukan peserta Piala Dunia 2026, pelajaran tentang konsistensi penerapan aturan FIFA sangat relevan, terutama saat Indonesia berencana menjadi tuan rumah turnamen internasional di masa depan. Jika FIFA tidak mampu menegakkan akses bagi ofisialnya sendiri di AS, bagaimana dengan negara-negara berkembang yang menjadi tuan rumah?

Pertanyaan kritis kini mengemuka: mampukah FIFA memastikan tim Iran bisa hadir penuh pada laga perdana mereka, atau akankah kita menyaksikan skenario tanpa preseden di mana sebuah tim tidak bisa memainkan pertandingan karena stafnya ditolak masuk? Dengan Infantino yang lebih memilih merangkul Trump—bahkan memberikan penghargaan FIFA Peace Prize—daripada bersikap kritis, tampaknya kendali atas Piala Dunia 2026 telah bergeser dari Zurich ke Washington.