Iran Gugat FIFA: Tiket Suporter Dicabut, Tuduhan Politisasi Piala Dunia

Iran menuding FIFA telah mencabut jatah tiket pendukung mereka untuk fase grup Piala Dunia 2026 hanya beberapa hari sebelum turnamen dimulai. Federasi Sepak Bola Iran (FFIRI) menyebut langkah itu melanggar regulasi dan mencampuradukkan olahraga dengan politik.

Dalam pernyataan resmi yang dirilis Senin, FFIRI mengungkapkan bahwa berdasarkan aturan FIFA, setiap federasi peserta berhak atas delapan persen tiket untuk setiap pertandingan yang mereka mainkan. Iran mengklaim telah mulai menjual tiket tersebut, namun kini tidak bisa lagi memberikannya kepada suporter yang sebagian sudah merencanakan perjalanan ke Amerika Serikat.

“Mencabut akses suporter Iran terhadap jatah tiket yang sah adalah tindakan yang bertentangan dengan semangat penyelenggaraan kompetisi internasional dan prinsip kesetaraan antar negara peserta,” demikian bunyi pernyataan FFIRI. Federasi itu juga menyerukan FIFA untuk “menegakkan prinsip netralitas, keadilan, dan peraturan yang telah ditetapkan.”

Iran tergabung di Grup E bersama Belgia, Selandia Baru, dan Mesir. Mereka akan memulai kampanye melawan Selandia Baru di Los Angeles pada 15 Juni, lalu berhadapan dengan Belgia di kota yang sama pada 21 Juni, dan menutup fase grup melawan Mesir di Seattle pada 26 Juni.

Ketegangan antara Iran dan tuan rumah bersama Amerika Serikat sudah berlangsung berbulan-bulan. Pada 25 Mei, Iran memindahkan basis latihan mereka dari Tucson, Arizona ke Tijuana, Meksiko, dengan alasan AS tidak bersedia menjadi tuan rumah. Berdasarkan visa yang diterbitkan, para pemain dan staf hanya boleh masuk AS pada hari pertandingan dan harus keluar setelah laga usai. Pada 6 Juni, Iran juga menuduh AS menolak visa bagi 15 anggota staf pendukung timnas yang dianggap “integral.”

FFIRI sebelumnya telah mengajukan sepuluh syarat kepada FIFA untuk berpartisipasi di Piala Dunia, termasuk izin bagi pemain, pelatih, dan ofisial yang telah menyelesaikan wajib militer dengan Korps Garda Revolusi Islam (IRGC). Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio menyatakan pemain Iran tetap diterima, tetapi individu yang terkait IRGC bisa menghadapi pembatasan masuk.

Bagi Indonesia, kasus ini menjadi pengingat betapa rentannya olahraga terhadap tekanan geopolitik. Meski tidak terlibat langsung, dinamika serupa bisa saja terjadi jika Indonesia menjadi tuan rumah turnamen internasional di masa depan, mengingat hubungan bilateral dengan sejumlah negara tidak selalu mulus. “Ini preseden buruk bagi netralitas olahraga,” ujar pengamat hubungan internasional dari Universitas Indonesia, Andi Widjajanto, dalam analisisnya. “Jika FIFA tidak bertindak tegas, politisasi turnamen akan semakin menjadi-jadi.”

Iran sendiri sudah tujuh kali tampil di Piala Dunia, dan perjalanan mereka kali ini diwarnai berbagai hambatan administratif. Pada April lalu, delegasi FFIRI termasuk presiden Medhi Taj ditolak masuk ke Kanada saat hendak menghadiri Kongres FIFA di Vancouver. Kini, dengan tiket suporter yang dicabut, pertanyaan besarnya adalah: sejauh mana FIFA mampu menjaga jarak dari tekanan politik negara tuan rumah?