Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi: Pemimpin atau Influencer?
Baca dalam 60 detik
- Sanae Takaichi lebih sering berkomunikasi lewat media sosial daripada konferensi pers formal, memicu kritik dari kalangan jurnalis dan oposisi.
- Strategi menghindari dialog langsung dengan media tradisional dinilai sebagai upaya meminimalkan risiko kesalahan di hadapan publik.
- Praktik ini menimbulkan pertanyaan tentang transparansi dan akuntabilitas kepemimpinan di era digital, relevan bagi demokrasi di Asia.
Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi tampaknya lebih nyaman berinteraksi melalui unggahan di platform X daripada menghadapi pertanyaan tajam di parlemen atau konferensi pers. Gaya komunikasi yang tidak lazim bagi seorang kepala pemerintahan ini memicu perdebatan tentang bagaimana seorang pemimpin nasional seharusnya menyampaikan kebijakan dan mempertanggungjawabkannya di hadapan publik.
Freelance jurnalis Michiyoshi Hatakeyama mengungkapkan kegelisahannya saat menyaksikan siaran NHK pada 7 April lalu. Hari itu, Takaichi menyampaikan penjelasan mengenai anggaran awal tahun fiskal 2026 di ruang konferensi kantor perdana menteri, bukan di ruang briefing pers. Para wartawan berdiri selama acara berlangsung, mirip dengan wawancara dadakan yang biasa dilakukan politisi saat berpindah tempat. "Jika ada podium dan monitor, kenapa tidak menggelar konferensi pers resmi?" tanya Hatakeyama.
Anggaran awal merupakan momen krusial yang kerap menentukan kelangsungan pemerintahan. Perdana menteri sebelumnya selalu mengadakan konferensi pers untuk menjelaskan secara rinci dan menjawab pertanyaan. Namun, Takaichi memilih format satu arah yang membatasi interaksi. Ia juga tidak memanfaatkan kesempatan untuk membahas respons Jepang terhadap krisis di Timur Tengah, yang saat itu menjadi isu mendesak.
Dalam kesempatan lain, saat wawancara di program TBS pada 8 Februari, Takaichi bereaksi defensif ketika ditanya soal tanggung jawab jika gagal merealisasikan janji kampanye. Ia menjawab dengan nada emosional, "Kamu jahat, ya?" dan mengubah percakapan menjadi narasi perempuan pekerja keras yang diintimidasi. Unggahan tersebut viral dan pendukungnya di media sosial menyerang pembawa acara, Hikari Ota. Insiden ini menunjukkan bagaimana Takaichi memanfaatkan simpati publik untuk menghindari pertanyaan sulit.
Kebiasaan menghindari konferensi pers ini menuai kritik dari oposisi. Dalam sidang parlemen 3 Juni, anggota parlemen dari Partai Demokrat Konstitusional, Mari Takagi, mempertanyakan alasan Takaichi enggan berdialog dengan media. Takaichi menjawab bahwa cara masyarakat mengakses informasi telah beragam dan media sosial semakin penting. Namun, ia tidak menjelaskan mengapa menghindari interaksi langsung dengan wartawan. Anggota parlemen lainnya, Takae Ito, menilai bahwa menghindari kesalahan di depan publik adalah pilihan rasional, tetapi ia meminta Takaichi untuk memiliki strategi komunikasi yang jelas dan berani berhadapan dengan parlemen serta media.
Yuki Honda, profesor sosiologi pendidikan Universitas Tokyo, menilai komunikasi satu arah di media sosial tidak layak disebut sebagai komunikasi publik seorang perdana menteri. "Itu menunjukkan ketakutan untuk ditanya dan kurangnya kepercayaan diri," ujarnya. Honda menambahkan bahwa pembatasan semacam itu justru memperlihatkan kelemahan.
Bagi Indonesia, fenomena ini relevan mengingat maraknya politisi yang lebih memilih media sosial untuk menyampaikan pesan tanpa filter. Namun, transparansi dan akuntabilitas tetap menjadi pilar demokrasi yang tidak bisa digantikan oleh unggahan satu arah. Pertanyaannya, apakah pemimpin yang pandai bermedia sosial tetapi enggan berdebat secara terbuka dapat dipercaya menjalankan amanat rakyat?
