Kepastian F1 di Sepang Akan Diumumkan Besok, Isu Subsidi BBM Juga Mengemuka

Pemerintah Malaysia akan mengumumkan kepastian mengenai kemungkinan kembalinya ajang Formula 1 ke Sirkuit Sepang pada Minggu ini, mengakhiri spekulasi yang merebak sejak laporan media asing menyebut Malaysia sebagai kandidat tuan rumah pengganti dua seri balapan yang batal.

Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, ketika ditanya oleh wartawan usai mengunjungi sebuah sekolah di Bukit Mertajam, hanya tersenyum dan memberikan kode, “F1 … kami akan umumkan pada hari Minggu. Oke?” Pernyataan singkat itu langsung memicu gelombang diskusi di kalangan penggemar balap dan pelaku industri, mengingat Malaysia sudah absen dari kalender F1 sejak 2017 silam.

Kabar kemungkinan balapan di Sepang muncul setelah The Race, kanal motorsport berbasis di London, melaporkan bahwa Malaysia dan Turki tengah dipertimbangkan untuk menggelar satu seri F1 pada Oktober tahun ini. Dua balapan terakhir musim — GP Qatar (29 November) dan GP Abu Dhabi (6 Desember) — tidak dapat digelar di Timur Tengah akibat eskalasi konflik yang melumpuhkan logistik dan keamanan di kawasan Teluk.

Jika Malaysia kembali masuk kalender F1, keputusan ini akan menjadi ujian bagi strategi olahraga dan pariwisata negeri itu. Sebelumnya, Sepang International Circuit dikenal sebagai salah satu sirkuit terbaik di Asia, namun beban biaya tahunan yang mencapai ratusan juta ringgit membuat pemerintah saat itu memilih untuk menghentikan kerja sama. Kini, dengan momentum geopolitik yang tidak terduga, peluang itu terbuka kembali.

Dalam kesempatan terpisah, Anwar juga menyoroti besarnya pengeluaran negara untuk subsidi bahan bakar minyak. Ia mengungkapkan bahwa pemerintah menggelontorkan antara RM40 miliar hingga RM50 miliar setiap tahun hanya untuk mempertahankan harga RON95 di angka RM1,99 per liter. “Harga bensin sebenarnya tidak RM1,99. Pemerintah membayar selisihnya,” jelas Anwar di hadapan peserta National Training Week 2026 di Kampus Universiti Teknologi Mara, Permatang Pauh.

Kebijakan subsidi itu, menurut Anwar, sangat memberatkan fiskal, apalagi di tengah gejolak harga energi global akibat ketegangan di Selat Hormuz. Namun, pemerintah tetap berkomitmen untuk menjaga daya beli rakyat dengan subsidi serupa, termasuk program Sumbangan Tunai Rahmah dan Sumbangan Asas Rahmah yang menelan RM15–16 miliar per tahun, serta bantuan buku bagi mahasiswa dan kenaikan gaji pegawai negeri yang membutuhkan tambahan RM18 miliar per tahun.

Bagi Indonesia, kondisi subsidi Malaysia ini menawarkan perbandingan yang relevan. Indonesia juga menggelontorkan triliunan rupiah untuk subsidi energi — mencapai Rp500 triliun lebih pada tahun 2022. Kedua negara sama-sama berjuang menyeimbangkan anggaran, melindungi konsumen, dan tetap terbuka terhadap peluang investasi besar seperti penyelenggaraan F1. Di sisi lain, Indonesia memiliki Sirkuit Mandalika yang sukses menggelar MotoGP, namun belum pernah menjadi tuan rumah F1, sebagian karena biaya dan standar infrastruktur yang lebih tinggi.

Anwar juga menyoroti tata kelola yang buruk di masa lalu, seperti kasus Felda yang kini harus ditalangi hampir RM1 miliar setiap tahun untuk membayar utang. “Felda dulu adalah organisasi perkebunan paling sukses di dunia, tetapi campur tangan politik dan manajemen yang buruk mengakibatkan kerugian miliaran ringgit,” ujarnya. Kritik ini sekaligus mengingatkan pentingnya transparansi fiskal, terutama jika Malaysia memutuskan untuk kembali bergelut dengan balapan jet darat yang sarat biaya.

Pengumuman soal F1 pada akhir pekan ini akan menjadi salah satu sinyal apakah Malaysia siap kembali masuk dalam pusaran olahraga global, atau justru akan memilih fokus pada prioritas domestik yang mendesak. Pertanyaannya, di tengah tekanan fiskal yang sudah sedemikian berat, apakah rakyat Malaysia siap menanggung kembali beban balapan F1?