Tarif Transjabodetabek Dipastikan Naik: Pramono Anung Tunggu Keputusan Final

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan tarif layanan Transjabodetabek akan mengalami kenaikan dalam waktu dekat, seiring perluasan rute yang kini menjangkau Bandara Soekarno-Hatta. Keputusan final mengenai besaran tarif baru masih dalam tahap pembahasan internal dan akan diumumkan setelah melalui kajian mendalam.

Pramono mengungkapkan bahwa tarif flat Rp3.500 yang berlaku selama ini tidak lagi relevan untuk sejumlah rute dengan jarak tempuh lebih panjang. Sebagai contoh, ia menyebut rute Blok M–Soekarno-Hatta yang membutuhkan biaya operasional jauh lebih tinggi dibandingkan tarif saat ini. "Enggak mungkin Blok M–Soekarno-Hatta itu Rp3.500 karena naik Damri, naik yang lain itu sudah rata-rata di atas Rp100.000," ujarnya di Jakarta Selatan, Senin (8/6/2026).

Penyesuaian tarif ini menjadi konsekuensi logis dari pengembangan layanan Transjabodetabek yang tidak hanya melayani koridor dalam kota, tetapi juga menghubungkan pusat bisnis dengan bandara utama. Namun, kenaikan tarif dipastikan tidak akan memberatkan masyarakat secara berlebihan. Staf Khusus Gubernur Bidang Komunikasi Publik, Chico Hakim, menegaskan bahwa prinsip Public Service Obligation (PSO) tetap menjadi pegangan utama. "Pemprov DKI Jakarta tetap berpegangan pada prinsip bahwa TransJakarta (termasuk Transjabodetabek) ada unsur PSO yang tentu salah satunya mengedepankan pertimbangan kemampuan ekonomi masyarakat," katanya.

Meski demikian, hingga saat ini belum ada kepastian mengenai besaran kenaikan maupun rute mana saja yang akan terkena dampak. Chico Hakim menyatakan bahwa detail tarif masih dalam proses pembahasan di internal pemerintah. "Masih dalam proses pembahasan di internal," tandasnya. Sementara itu, saat ditanya mengenai kabar tarif Rp10.000 yang sempat disampaikan Wakil Gubernur Rano Karno, Pramono hanya memberikan jawaban singkat, "Nanti saya putuskan."

Bagi pengguna Transjabodetabek, kenaikan tarif ini tentu menjadi perhatian, terutama bagi mereka yang setiap hari bergantung pada layanan tersebut untuk beraktivitas. Namun, pemerintah berjanji akan tetap menjaga keterjangkauan tarif sesuai dengan fungsi pelayanan publik. Langkah ini juga dinilai sebagai langkah strategis untuk menjaga keberlanjutan operasional Transjabodetabek di tengah meningkatnya biaya operasional dan perluasan jangkauan.

Ke depan, keputusan final mengenai tarif baru akan menjadi indikator penting bagi komitmen Pemprov DKI dalam menyeimbangkan aspek pelayanan publik dan keberlanjutan finansial. Akankah tarif baru tetap kompetitif dibandingkan moda transportasi lain, atau justru memicu peralihan moda? Publik menunggu kepastian dari balai kota.