Utang Pinjol Warga RI Tembus Rp100 Triliun, OJK Soroti 19 Perusahaan yang Belum Penuhi Modal Minimum

Jumlah utang masyarakat Indonesia dari layanan pinjaman daring (pinjol) resmi menembus angka psikologis Rp100 triliun. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat outstanding pembiayaan pinjol mencapai Rp101,07 triliun pada April 2026, tumbuh 26,11% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Angka ini menjadi sinyal bahwa sektor pembiayaan digital masih bergerak agresif, meski di sisi lain muncul pertanyaan mengenai kemampuan bayar debitur dan kesiapan industri menghadapi tekanan regulasi.

Data OJK yang dirilis pekan ini menunjukkan bahwa pertumbuhan pinjol jauh melampaui kinerja perusahaan pembiayaan konvensional. Piutang pembiayaan perusahaan pembiayaan (PP) hanya naik 2,08% secara tahunan menjadi Rp514,09 triliun. Sementara itu, rasio kredit macet pinjol (TWP90) tercatat 4,62%, sedikit meningkat dari 4,52% pada Maret 2026. Meski masih dalam batas wajar, kenaikan ini patut diwaspadai seiring ekspansi pinjaman yang cepat.

Di tengah pertumbuhan itu, OJK mengidentifikasi 19 perusahaan yang belum memenuhi kewajiban ekuitas minimum. Delapan dari 144 perusahaan pembiayaan masih kekurangan modal hingga Rp100 miliar, sementara 11 dari 94 penyelenggara pinjol belum mencapai ekuitas minimum Rp12,5 miliar. Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan OJK, Agusman, menyatakan bahwa seluruh perusahaan telah menyerahkan rencana aksi (action plan) yang mencakup penambahan modal dari pemegang saham, mencari investor strategis, atau merger.

Langkah OJK ini merupakan bagian dari upaya memperkuat fundamental industri pembiayaan. Agusman menegaskan bahwa perusahaan yang gagal memenuhi ketentuan dalam jangka waktu tertentu akan dikenakan sanksi administratif. “Kami memberikan kesempatan bagi mereka untuk melakukan penyesuaian melalui aksi korporasi, namun tidak ada toleransi bagi yang mengabaikan kewajiban,” ujarnya dalam keterangan resmi.

Bagi pasar Indonesia, pertumbuhan pinjol yang pesat membawa implikasi ganda. Di satu sisi, akses kredit bagi masyarakat yang belum terlayani perbankan semakin terbuka. Namun, di sisi lain, risiko gagal bayar dan praktik pinjaman ilegal masih menghantui. OJK mencatat bahwa rasio gearing ratio perusahaan pembiayaan turun menjadi 2,14 kali, jauh di bawah batas maksimum 10 kali, menandakan industri masih cukup prudent. Namun, pertumbuhan pinjol yang dua digit perlu diimbangi dengan literasi keuangan dan perlindungan konsumen yang lebih kuat.

Ke depan, tekanan terhadap perusahaan pembiayaan dan pinjol diperkirakan akan meningkat. OJK berencana memperketat pengawasan terhadap pemenuhan ekuitas dan kualitas kredit. Pertanyaannya, mampukah industri menjaga momentum pertumbuhan tanpa mengorbankan kesehatan portofolio? Ataukah kita sedang menuju ke arah gelembung utang yang bisa pecah kapan saja?