Visa AS Diblokir, Timnas Iran Pilih Markas di Meksiko untuk Piala Dunia 2026
Baca dalam 60 detik
- Iran memindahkan basis latihan ke Tijuana, Meksiko, setelah 15 pejabat tim ditolak visa AS dan pemain hanya diizinkan masuk pada hari pertandingan.
- Ketegangan diplomatik antara Teheran dan Washington merembet ke olahraga, dengan AS menuding Iran berusaha menyusupkan anggota Garda Revolusi.
- FIFA didesak turun tangan, sementara Iran menjadi tim pertama yang menghadapi tuan rumah yang sedang berkonflik militer dengannya.
Tim nasional sepak bola Iran akhirnya mendarat di Tijuana, Meksiko, pada Minggu (1/6) dini hari, setelah sengketa visa dengan Amerika Serikat memaksa mereka mengubah rencana markas latihan. Seluruh pertandingan Grup B Iran di Piala Dunia 2026—melawan AS, Belgia, dan Mesir—berlangsung di wilayah AS, namun pemain dan staf pendukung hanya diizinkan terbang masuk dan keluar pada hari pertandingan.
Menurut laporan media yang dekat dengan pemerintah Iran, sebanyak 15 pejabat tim, termasuk ketua federasi sepak bola, wakilnya, dan direktur media, sama sekali tidak mendapat visa. Seorang pejabat Iran menyebut langkah Washington sebagai bentuk intervensi politik dalam olahraga yang paling buruk. Sebaliknya, pejabat AS menegaskan bahwa visa telah diberikan kepada semua pemain dan “staf pendukung yang diperlukan” pada Jumat (30/5), sepuluh hari sebelum laga pembuka Iran di Los Angeles pada 15 Juni.
Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio sebelumnya menyatakan bahwa delegasi Iran tidak boleh menyertakan orang-orang yang memiliki hubungan dengan Garda Revolusi Islam (IRGC), cabang bersenjata kuat yang telah ditetapkan AS sebagai organisasi teroris. “Kami tidak akan membiarkan Iran menyalahgunakan sistem ini untuk menyusupkan teroris ke Amerika Serikat dengan kedok palsu,” ujar Rubio, seperti dikutip media. Beberapa pemain timnas Iran memang pernah menyelesaikan wajib militer bersama IRGC, meskipun tidak jelas apakah mereka memiliki afiliasi aktif.
Kedutaan Besar Iran di Turki mengecam langkah AS sebagai “campur tangan yang bias secara politik dalam olahraga” dan mendesak FIFA untuk turun tangan. “Penolakan visa terhadap sebagian besar staf manajerial dan eksekutif serta penasihat teknis adalah bentuk diskriminasi yang tidak dapat diterima,” demikian pernyataan resmi kedubes. Hingga berita ini ditulis, FIFA belum mengeluarkan pernyataan resmi mengenai sengketa tersebut.
Bagi Indonesia, kisruh ini menjadi pengingat betapa rentannya olahraga terkena dampak ketegangan geopolitik. Di kawasan Asia Tenggara, isu serupa pernah muncul saat Timnas Indonesia harus menjalani laga kandang di luar negeri akibat sengketa politik dengan tuan rumah. Kasus Iran-AS juga membuka pertanyaan tentang peran FIFA sebagai penjaga netralitas sepak bola di tengah tekanan politik negara-negara besar. Apakah badan sepak bola dunia mampu memastikan bahwa Piala Dunia tetap menjadi ajang olahraga, bukan panggung konflik diplomatik?
