Menteri Singapura Peringatkan Keretakan Sosial Akibat Konten Provokatif Asing

Menteri Pembangunan Digital dan Informasi Singapura, Josephine Teo, memperingatkan bahwa kerukunan sosial yang telah dibangun selama puluhan tahun bisa hancur jika masyarakat tidak waspada terhadap konten-konten provokatif yang menyasar identitas rasial. Pernyataan itu disampaikan menyusul langkah pemerintah memblokir 14 unggahan di tiga platform media sosial yang dinilai mengandung narasi pemecah belah.

Dalam keterangannya kepada wartawan di sela acara Jalan Besar Family Sports Carnival, Sabtu (6/6), Teo menegaskan bahwa kohesi sosial Singapura adalah aset yang sangat berharga. “Butuh waktu lama untuk membangunnya, tetapi bisa retak jika kita tidak hati-hati,” ujarnya. Ia mengajak publik untuk tidak menyebarkan konten berbahaya yang mereka terima, dan tetap waspada terhadap upaya pihak luar yang ingin merusak persatuan nasional.

Kementerian Dalam Negeri (MHA) Singapura mengungkapkan bahwa unggahan tersebut sengaja menarget komunitas India dan berupaya merongrong model multikulturalisme yang dianut negara-kota itu. Hasil investigasi polisi dan MHA menunjukkan bahwa konten tersebut kemungkinan besar berasal dari platform berbasis China, kemudian menyebar ke situs dan media sosial lain. Teo menambahkan bahwa video-video itu tidak mencerminkan pandangan warga Singapura dan tidak berasal dari dalam negeri.

Menariknya, salah satu unggahan menggunakan gambar prosesi keagamaan di Chinatown, tepatnya di Pagoda Street, untuk menyiratkan bahwa komunitas India tidak diterima di Singapura. Padahal, di kawasan konstituensi Jalan Besar yang diwakili Teo, terdapat kuil Buddha, kuil Hindu, masjid, dan gereja Methodist dalam jarak yang sangat dekat. “Kerukunan rasial kami sangat berharga, dan kami selalu waspada terhadap upaya menebar ketegangan antarras,” tegas Teo.

Bagi Indonesia, kasus ini menjadi pengingat akan kerentanan ruang digital terhadap konten asing yang dapat memicu perpecahan. Dengan keragaman etnis dan agama yang tinggi, Indonesia juga menghadapi risiko serupa. Pemerintah Indonesia telah beberapa kali menindak konten provokatif bernuansa SARA, namun koordinasi lintas platform dan edukasi publik masih menjadi tantangan. Langkah Singapura yang memblokir konten secara cepat dan transparan bisa menjadi referensi bagi otoritas di Tanah Air.

Teo juga mengingatkan bahwa pelaku jahat hari ini mungkin menarget komunitas India, tetapi besok bisa menyasar kelompok lain. “Kita tidak boleh membiarkan itu terjadi,” katanya. Ia menekankan bahwa selain penghapusan konten berbahaya, upaya mempererat hubungan antarmasyarakat melalui kegiatan seperti karnaval olahraga juga sama pentingnya.

Ke depan, pertanyaan yang muncul adalah sejauh mana platform media sosial global akan bekerja sama dengan pemerintah dalam menangkal konten asing yang provokatif. Tanpa komitmen nyata dari perusahaan teknologi, upaya menjaga kohesi sosial bisa menjadi pekerjaan rumah yang tak kunjung usai.