Strategi Otonomi: Ketika Sekutu AS Mulai Menyusun Rencana Cadangan

Di tengah ketidakpastian tatanan global, sejumlah negara mulai mengadopsi strategi yang dikenal sebagai otonomi strategis—sebuah pendekatan yang memungkinkan mereka berkata 'tidak' kepada kekuatan besar tanpa harus memutuskan hubungan sepenuhnya. Konsep ini, yang awalnya dirumuskan oleh Prancis pada era Charles de Gaulle, kini kembali mengemuka di Eropa, Asia, dan Amerika Utara sebagai respons terhadap menurunnya kepercayaan terhadap jaminan keamanan Amerika Serikat.

Uni Eropa, misalnya, secara eksplisit menempatkan otonomi strategis sebagai landasan kebijakan pertahanan bersama. Blok tersebut meningkatkan belanja militer kolektif untuk mengantisipasi kemungkinan berkurangnya komitmen Washington di masa depan. Sementara itu, India tetap menjadi anggota Quad bersama AS, Australia, dan Jepang, namun tidak ragu membeli minyak Rusia di tengah sanksi Barat dan abstain dalam pemungutan suara PBB terkait Ukraina. Kanada, yang selama ini sangat bergantung pada AS, mulai memperluas mitra dagang dan memperkuat industri pertahanan dalam negeri setelah retorika Trump tentang aneksasi.

Menurut analis hubungan internasional, inti dari otonomi strategis bukanlah isolasi atau swasembada penuh, melainkan kemampuan untuk mempertahankan fleksibilitas dan daya tawar di hadapan patron. Negara yang otonom secara strategis dapat mengambil posisi diplomatik yang tidak disukai negara adidaya, mengerahkan kekuatan militer tanpa sepenuhnya bergantung pada peralatan atau izin asing, serta mengendalikan rantai pasok kritis untuk mengurangi risiko pemaksaan dari lawan.

Sejarah mencatat bahwa gagasan ini bukanlah hal baru. Pada era Perang Dingin, Gerakan Non-Blok yang dipelopori India, Indonesia, dan Yugoslavia menjadi wadah bagi negara-negara yang ingin menghindari keterikatan kaku dengan AS atau Uni Soviet. Namun, bentuk otonomi strategis saat ini berbeda: negara-negara tetap berada dalam aliansi yang ada, namun menegosiasikan ulang syarat partisipasi mereka. Perbedaan utama kini terletak pada kesediaan menerima ketergantungan penuh versus tekad untuk menjaga ruang gerak, bahkan di dalam aliansi formal.

Bagi Indonesia, fenomena ini menghadirkan peluang sekaligus tantangan. Sebagai negara yang sejak lama menganut politik bebas aktif, Indonesia dapat memanfaatkan meningkatnya permintaan akan mitra yang tidak sepenuhnya berpihak. Namun, ketegangan antara AS dan China, serta rivalitas kekuatan lain, menuntut kehati-hatian agar tidak terjebak dalam persaingan yang merugikan. Langkah Indonesia yang bergabung dengan BRICS dan memperkuat kerja sama dengan negara-negara Asia-Afrika menunjukkan kesadaran akan pentingnya diversifikasi aliansi.

Ke depan, pertanyaan yang muncul bukan lagi apakah otonomi strategis diperlukan, melainkan sejauh mana negara-negara bersedia membayar biaya untuk meraihnya. Membangun kapasitas pertahanan mandiri, mengamankan rantai pasok, dan mempertahankan kemandirian diplomatik membutuhkan investasi besar dan kemauan politik yang kuat. Bagi Indonesia, pilihan antara memperkuat kemandirian atau memperdalam kemitraan dengan kekuatan besar akan menentukan posisinya dalam peta geopolitik yang semakin cair.