Sekolah di Myanmar Kembali Beroperasi Setelah Dua Tahun Tutup Akibat Konflik Bersenjata

Ribuan warga memadati upacara pembukaan kembali Thingan Nyinaung High School di Myawaddy Township, Myanmar, yang telah ditutup lebih dari dua tahun akibat bentrokan bersenjata di sekitarnya. Sekolah ini akhirnya beroperasi lagi untuk tahun ajaran 2026/2027, menandai langkah kecil pemulihan di tengah konflik yang berkepanjangan.

Upacara pada Rabu (3/6) dihadiri oleh Komandan BGF Area (4) U Saw Mothon, pejabat pendidikan distrik, dan tokoh lainnya. Renovasi sekolah yang sempat rusak parah akibat serangan artileri dilakukan dengan donasi dari jenderal senior dan relawan pendidikan. Perbaikan meliputi atap, plafon, perabotan, dinding, serta pemasangan panel surya untuk listrik.

Dari 1.000 siswa yang pernah bersekolah di sana, hanya 200 siswa yang mendaftar tahun ini. Angka ini menggambarkan dampak konflik terhadap akses pendidikan, di mana banyak keluarga mengungsi atau enggan kembali karena ketidakamanan. Pejabat pendidikan setempat, U Moe Kyaw, menyatakan bahwa dari 115 sekolah negeri di distrik Myawaddy, 76 sudah dibuka kembali, sementara 7 sekolah swasta dan 5 sekolah biara juga mulai beroperasi.

Konteks Indonesia: Meskipun konflik di Myanmar berbeda, situasi ini mengingatkan pada tantangan pendidikan di daerah konflik di Indonesia, seperti Papua. Di sana, bentrokan bersenjata juga kerap mengganggu kegiatan belajar-mengajar, memaksa sekolah tutup dan siswa kehilangan akses pendidikan. Pemerintah Indonesia telah berupaya membuka sekolah darurat dan memberikan dukungan psikososial, namun pemulihan penuh membutuhkan stabilitas keamanan jangka panjang.

Menurut analis pendidikan, pembukaan kembali sekolah di Myanmar merupakan sinyal positif, tetapi angka partisipasi yang rendah menunjukkan bahwa kepercayaan masyarakat belum pulih. “Kehadiran siswa yang minim mengindikasikan bahwa orang tua masih khawatir akan keselamatan anak-anak mereka,” ujar seorang pengamat pendidikan Asia Tenggara. Selain itu, kerusakan infrastruktur dan kurangnya tenaga pengajar menjadi hambatan tambahan.

Ke depan, pemerintah Myanmar dan organisasi internasional perlu memastikan keamanan di sekitar sekolah serta menyediakan program reintegrasi bagi siswa yang putus sekolah. Pertanyaannya, apakah pemulihan ini dapat berkelanjutan di tengah ketidakstabilan politik dan militer yang masih berlangsung?