Wamen Imigrasi Silmy Karim Jadi Tersangka KPK, Digelandang dengan Rompi Oranye

Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim harus berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang digelar di Jakarta Barat pada awal Juni 2026. Silmy, yang sebelumnya menjabat Direktur Jenderal Imigrasi, digelandang keluar dari gedung KPK dengan rompi oranye dan tangan terborgol, menolak memberikan komentar kepada awak media yang menunggu.

OTT yang berlangsung pada 2-3 Juni 2026 itu tidak hanya menjaring Silmy. KPK juga menahan eks Pelaksana Tugas Dirjen Imigrasi periode 2024-2025, Saffar Muhammad Godam, serta belasan orang lainnya. Operasi ini terkait dugaan suap dan pemerasan dalam pengurusan izin tinggal bagi warga negara asing (WNA) di Indonesia. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengonfirmasi bahwa dugaan tindak pidana terjadi saat Silmy masih menjabat sebagai Dirjen Imigrasi pada 2023-2024.

KPK belum merinci pasal yang akan disangkakan kepada para tersangka. Budi Prasetyo menyatakan bahwa konstruksi perkara masih dalam tahap ekspose, dan kemungkinan sangkaan mencakup Pasal 12e tentang pemerasan, suap, atau penerimaan lainnya. "Nanti kami akan update," ujarnya singkat. Sementara itu, barang bukti yang diamankan cukup mencolok: empat unit mobil, sembilan motor, tujuh sepeda, serta valas berupa dolar Singapura dan dolar AS, ditambah logam mulia emas.

Kasus ini mengungkap celah dalam sistem pengurusan izin WNA yang selama ini menjadi perhatian publik. Indonesia, sebagai negara dengan lalu lintas migrasi yang tinggi, kerap menghadapi masalah penyalahgunaan wewenang di tingkat birokrasi. Penetapan tersangka terhadap pejabat setingkat wakil menteri menunjukkan bahwa KPK tidak segan menindak meski targetnya berasal dari lingkaran kekuasaan. Namun, pertanyaan besar masih menggantung: sejauh mana praktik ini telah mengakar di lingkungan imigrasi?

KPK menyita barang bukti yang diangkut menggunakan jasa towing ke Gedung Merah Putih. Langkah ini menandakan keseriusan lembaga antirasuah dalam mengusut tuntas kasus yang melibatkan pejabat tinggi negara. Publik kini menanti pengungkapan lebih lanjut mengenai aliran dana dan jaringan yang terlibat. Apakah kasus ini hanya puncak gunung es dari praktik korupsi di sektor imigrasi? Atau justru menjadi momentum perbaikan sistem yang lebih transparan?