Mantan Menteri Australia Pimpin Investigasi Independen Kesepakatan Kapal Selam Aukus

Peter Garrett, mantan menteri lingkungan Australia yang juga dikenal sebagai vokalis band rock Midnight Oil, akan memimpin sebuah penyelidikan independen terhadap kesepakatan kapal selam nuklir Aukus—proyek pertahanan termahal dalam sejarah Australia dengan nilai mencapai A$368 miliar (sekitar Rp3.800 triliun). Inkuiri yang didanai melalui urun dana ini dinilai sudah lama ditunggu untuk mengembalikan ruang diskusi publik yang dianggap telah diambil alih dari parlemen dan rakyat.

Garrett menyatakan bahwa kesepakatan yang melibatkan pembelian kapal selam bekas pakai Amerika Serikat untuk menggantikan armada Australia yang menua ini berlangsung tanpa debat yang memadai. “Kesempatan untuk bertanya, berdebat, dan memutuskan telah diambil dari tangan parlemen dan rakyat,” ujarnya. Inkuiri ini akan menggelar sidang terbuka dan menyerahkan laporan akhir pada Oktober mendatang.

Komisi penyelidikan ini akan diketuai Garrett bersama empat komisioner lainnya, termasuk mantan Kepala Angkatan Pertahanan Australia Laksamana Chris Barrie, mantan Perdana Menteri Australia Barat Carmen Lawrence, serta Karen Lester—putri seorang pria Aborigin yang menjadi buta akibat uji coba nuklir Inggris di Australia Selatan pada 1950-an. Dukungan juga datang dari anggota parlemen independen David Pocock dan Andrew Wilkie, serta sejumlah mantan politisi, perwira militer pensiunan, pengacara HAM, dan pimpinan serikat pekerja.

Pemerintah Australia, melalui juru bicara Perdana Menteri Anthony Albanese, menyambut baik pengawasan yang transparan terhadap kesepakatan ini. Namun, inkuiri akan menyoroti sejumlah pertanyaan kritis: apakah akuisisi kapal selam serang bertenaga nuklir benar-benar meningkatkan keamanan Australia; bagaimana dampaknya terhadap perdamaian regional; di mana dan bagaimana limbah nuklir akan disimpan; serta apakah kesepakatan ini mengurangi kedaulatan Australia. Tak kalah penting, inkuiri juga akan menelaah pengaruh perjanjian ini terhadap hubungan Australia dengan China, mitra dagang terbesarnya.

Kesepakatan Aukus pertama kali diumumkan pada September 2021 dan secara tidak langsung ditujukan untuk menandingi pengaruh China yang kian meluas di kawasan Indo-Pasifik, termasuk ketegangan di Laut China Selatan. China sendiri mengecam perjanjian itu sebagai “sangat tidak bertanggung jawab” sejak awal. Pekan lalu, pemerintah Australia mengumumkan perubahan skema: alih-alih mendapatkan setidaknya satu kapal baru, Australia kini akan membeli tiga kapal selam bekas AS. Mulai 2027, pangkalan di Perth, Australia Barat, akan menjadi homeport bagi sejumlah kecil kapal selam nuklir AS dan Inggris.

Bagi Indonesia, perkembangan ini patut dicermati. Kedekatan Australia dengan kekuatan Barat melalui Aukus berpotensi mengubah keseimbangan keamanan di kawasan. Indonesia selama ini mengadvokasi kawasan yang bebas dari perlombaan senjata nuklir, sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Zona Bebas Senjata Nuklir Asia Tenggara (SEANWFZ). Kehadiran kapal selam nuklir di Perth—yang relatif dekat dengan perairan Indonesia—bisa memicu kekhawatiran baru terkait proliferasi nuklir dan peningkatan militerisasi di Indo-Pasifik. Pemerintah Indonesia perlu memantau hasil inkuiri ini dan mendorong dialog regional yang inklusif.

Dengan latar belakang itu, inkuiri independen ini menjadi sorotan tidak hanya di Australia, tetapi juga di kawasan. Akankah temuan-temuannya mampu mengubah arah kebijakan pertahanan Australia, atau justru semakin memperkuat aliansi dengan AS dan Inggris? Jawabannya akan mulai terlihat pada Oktober mendatang.