Kunjungan Perdana Junta Myanmar ke India: Sinyal Legitimasi atau Strategi Regional?

Presiden Myanmar, Jenderal Min Aung Hlaing, untuk pertama kalinya sejak dilantik pada April lalu menginjakkan kaki di luar negeri, memilih New Delhi sebagai tujuan. Dalam pertemuan dengan Perdana Menteri Narendra Modi, kedua pemimpin membahas kerja sama perdagangan, konektivitas, keamanan perbatasan, dan pertahanan—sebuah agenda yang sarat makna di tengah isolasi internasional yang membelit junta militer Myanmar.

Kunjungan selama lima hari yang berlangsung sejak 30 Mei ini tidak hanya menjadi ujian bagi hubungan bilateral India-Myanmar, tetapi juga menjadi barometer bagaimana negara-negara besar di kawasan menyikapi kepemimpinan hasil kudeta. Sejak merebut kekuasaan dari Aung San Suu Kyi pada Februari 2021, Min Aung Hlaing telah beberapa kali bepergian ke Rusia dan China, namun belum pernah sekalipun mengunjungi negara demokrasi besar seperti India. Kini, dengan status presiden yang diperoleh melalui pemilu yang sarat kontroversi—banyak partai oposisi dilarang bertarung dan daerah konflik tidak dapat berpartisipasi—ia berusaha mendapatkan pengakuan internasional.

India sendiri memiliki kepentingan yang rumit. Di satu sisi, New Delhi terus mendukung proses demokrasi di Myanmar dan bahkan menyinggung situasi Aung San Suu Kyi yang masih dalam tahanan rumah. Sekretaris Luar Negeri India, Vikram Misri, menegaskan bahwa Modi mendorong perdamaian abadi dan proses inklusif yang melibatkan semua pemangku kepentingan. Namun di sisi lain, India tidak bisa mengabaikan realitas geografis: perbatasan sepanjang 1.643 kilometer dengan Myanmar membuat setiap gejolak di negara tetangga langsung berdampak pada keamanan wilayah timur laut India, terutama Mizoram dan Manipur yang telah menampung ribuan pengungsi dari etnis Chin.

Bagi para analis, kunjungan ini merupakan kemenangan diplomatik bagi junta Myanmar. Rajiv Bhatia, mantan duta besar India untuk Myanmar, menilai bahwa dengan berkunjung ke India—negara demokrasi terbesar di dunia—Min Aung Hlaing mendapatkan semacam validasi. "Ini adalah perolehan diplomatik besar bagi Myanmar," ujarnya. Gautam Mukhopadhaya, mantan duta besar lainnya, menambahkan bahwa sang jenderal sedang berusaha memperoleh respektabilitas regional dan internasional sebagai presiden terpilih, meskipun proses pemilu dianggap cacat.

Namun, di balik pencitraan, terdapat pertaruhan strategis yang lebih besar. Myanmar bukan sekadar tetangga bagi India, melainkan juga papan catur dalam persaingan dengan China. Negara ini menyediakan akses Beijing ke Teluk Benggala, mengurangi ketergantungan China pada Selat Malaka. Sejak 2017, China semakin terang-terangan mendukung kepemimpinan militer Myanmar demi kepentingan ekonomi dan strategisnya sendiri. India, melalui kunjungan ini, ingin memastikan bahwa Myanmar tidak sepenuhnya jatuh ke dalam orbit Beijing.

Di sisi lain, perubahan sikap Amerika Serikat turut mempengaruhi dinamika. Pemerintahan Donald Trump yang kedua, menurut Mukhopadhaya, menunjukkan ketidaktertarikan pada Myanmar dan bahkan menghentikan sebagian besar bantuan luar negeri, termasuk untuk pengungsi dan kelompok oposisi. Hal ini membuka celah bagi India dan negara-negara Quad (AS, India, Jepang, Australia) untuk bersama-sama mendorong stabilitas di Myanmar. Bhatia optimis kunjungan ini dapat berdampak positif pada upaya ASEAN mencari pendekatan koheren terhadap krisis Myanmar.

Di dalam negeri Myanmar, situasi tetap genting. Militer berhasil mendorong perlawanan bersenjata ke timur dan utara, namun perbatasan barat dengan India masih menjadi perhatian. Mukhopadhaya memperkirakan bahwa Myanmar kemungkinan akan meminta kerja sama India untuk menahan gerakan perlawanan. Bagi India, tujuan akhirnya adalah Myanmar yang lebih stabil dan independen—bukan boneka China atau negara yang terus dilanda perang saudara.

Pertanyaan yang kini menggantung: akankah kunjungan ini benar-benar membawa perubahan berarti, atau hanya menjadi panggung bagi junta untuk memperpanjang napas di tengah tekanan internasional? Dengan pemilu yang dianggap palsu dan perang yang masih berkecamuk, legitimasi Min Aung Hlaing masih jauh dari kata kokoh. Namun, satu hal yang pasti: Asia Tenggara dan kekuatan besar di dalamnya sedang mengamati dengan saksama setiap langkah yang diambil.