Jepang Gelontorkan Rp300 Triliun untuk Subsidi Energi, Imbas Konflik Timur Tengah
Baca dalam 60 detik
- Kabinet Jepang menyetujui anggaran tambahan 3,11 triliun yen untuk menekan harga energi yang melonjak akibat konflik di Timur Tengah.
- Subsidi bensin dan listrik ini dibiayai utang baru, memicu kekhawatiran pasar atas kesehatan fiskal Jepang yang sudah tertekan inflasi.
- Langkah serupa bisa menjadi pelajaran bagi Indonesia yang juga rentan terhadap gejolak harga minyak global dan tekanan APBN.
Pemerintah Jepang, di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Sanae Takaichi, resmi mengesahkan rancangan anggaran tambahan senilai 3,11 triliun yen (sekitar Rp300 triliun) pada Rabu (3/6/2026) untuk meredam lonjakan harga energi yang dipicu eskalasi konflik di Timur Tengah. Langkah ini diambil hanya dua bulan setelah tahun fiskal baru dimulai, menandakan urgensi penanganan krisis energi yang mengancam daya beli masyarakat dan stabilitas ekonomi Negeri Sakura.
Anggaran tambahan yang seluruhnya dibiayai melalui penerbitan obligasi defisit ini akan digunakan untuk mensubsidi tagihan gas dan listrik rumah tangga, serta memperpanjang bantuan kepada pedagang grosir bahan bakar agar harga bensin tetap terkendali. Target pemerintah adalah menjaga harga bensin di kisaran 170 yen per liter, meskipun harga minyak mentah global masih tinggi akibat penutupan efektif Selat Hormuz setelah serangan AS-Israel ke Iran pada akhir Februari lalu.
Keputusan Tokyo untuk kembali mengucurkan subsidi energi menuai sorotan tajam dari pasar keuangan. Imbal hasil obligasi pemerintah 10 tahun Jepang melonjak ke level tertinggi dalam tiga dekade terakhir, mencerminkan kekhawatiran investor terhadap memburuknya kesehatan fiskal negara dengan rasio utang terhadap PDB tertinggi di dunia. Pemerintah berdalih bahwa penerbitan utang baru tidak akan mengganggu pasar obligasi, mengingat adanya surplus penerimaan pajak dan belanja yang lebih rendah dari perkiraan pada tahun fiskal 2025. Namun, skeptisisme tetap mengemuka karena dana cadangan untuk bencana alam—yang biasanya dijaga ketat—telah terkuras untuk membiayai subsidi bensin sejak Maret lalu.
Kementerian Keuangan Jepang mengungkapkan bahwa dana subsidi bensin yang ada saat ini hanya tersisa 670 miliar yen per akhir Mei, setelah menggelontorkan 310 miliar yen pada April saja. Jika laju pencairan terus berlanjut, dana tersebut diperkirakan habis dalam beberapa bulan ke depan. Untuk mengantisipasi lonjakan permintaan listrik saat musim panas, anggaran tambahan juga menyediakan 513,5 miliar yen untuk subsidi gas dan listrik pada Juli hingga September.
Kebijakan Jepang ini memiliki relevansi langsung dengan Indonesia. Sebagai negara pengimpor minyak bersih, Indonesia juga rentan terhadap gejolak harga minyak dunia. Setiap kenaikan harga minyak mentah sebesar US$10 per barel diperkirakan menambah beban subsidi energi APBN hingga puluhan triliun rupiah. Langkah Jepang yang memilih membiayai subsidi melalui utang mengingatkan pada dilema serupa yang dihadapi pemerintah Indonesia: antara menjaga daya beli masyarakat dengan risiko pelebaran defisit dan peningkatan utang.
Menurut analis ekonomi dari Universitas Indonesia, langkah Jepang menunjukkan bahwa negara maju pun tidak kebal terhadap tekanan energi global. “Keputusan Tokyo untuk mengeluarkan anggaran tambahan di luar siklus normal menunjukkan betapa seriusnya dampak konflik geopolitik terhadap pasokan energi. Indonesia perlu menyiapkan skenario darurat serupa, termasuk kemungkinan realokasi belanja negara atau penerbitan utang baru jika harga minyak terus merangkak naik,” ujarnya.
Ke depan, efektivitas kebijakan ini akan sangat tergantung pada durasi konflik di Timur Tengah dan respons pasar terhadap peningkatan utang Jepang. Jika harga minyak tak kunjung turun, Tokyo mungkin harus kembali mengeluarkan anggaran tambahan, memperburuk fiskal yang sudah tertekan. Pertanyaan besarnya: apakah Indonesia memiliki ruang fiskal yang cukup untuk mengikuti jejak Jepang jika krisis energi berkepanjangan?
