Menteri Pertahanan Filipina Tuding China Hambat Kode Etik Laut China Selatan

Menteri Pertahanan Filipina, Teodoro, secara terbuka menuding China sebagai penghalang utama dalam penyelesaian Kode Etik (Code of Conduct/COC) Laut China Selatan, dalam pidatonya di Shangri-La Dialogue, Singapura, Sabtu lalu. Tudingan itu langsung menempatkan Beijing sebagai pihak yang dinilai enggan berkompromi dalam forum multilateral yang sudah berlangsung lebih dari dua dekade.

Sejak 2002, ASEAN dan China terus merundingkan COC untuk meredakan ketegangan di perairan yang kaya sumber daya dan jalur pelayaran strategis itu. Tujuannya adalah menetapkan aturan perilaku maritim dan mekanisme manajemen krisis. Namun, hingga kini kesepakatan belum juga terwujud. Teodoro menegaskan bahwa masalahnya bukan pada ASEAN yang selama ini disebut terpecah, melainkan pada satu pihak lawan bicara—China.

“Mengapa kita membutuhkan kode etik ketika sudah ada norma-norma peremptor seperti UNCLOS dan Piagam PBB? COC adalah kode kolektif sekelompok negara di satu sisi dan satu aktor di sisi lain. Jadi, mungkin masalahnya bukan pada ASEAN, melainkan pada pihak lawan dari kode etik itu,” ujar Teodoro, yang kemudian secara eksplisit menyebut China sebagai pihak yang dimaksud.

Pernyataan ini menandai eskalasi diplomatik yang jarang terjadi di forum terbuka. Sebelumnya, kritik terhadap China lebih sering disampaikan secara bilateral atau melalui pernyataan tertulis. Dengan menunjuk langsung Beijing sebagai batu sandungan, Manila seolah ingin memecah kebuntuan negosiasi yang selama ini berjalan di tempat.

Bagi Indonesia, dinamika ini memiliki implikasi langsung. Sebagai negara yang berbatasan dengan Laut China Selatan dan memiliki Zona Ekonomi Eksklusif di sekitar Natuna, Indonesia berkepentingan agar COC segera terwujud. Namun, pendekatan Indonesia cenderung lebih hati-hati, mendorong dialog dan penghindaran konfrontasi terbuka. Pernyataan Filipina bisa memicu perdebatan di ASEAN mengenai strategi menghadapi China: apakah tetap menggunakan pendekatan lunak atau mulai lebih vokal.

Para analis menilai bahwa kebuntuan COC juga dipengaruhi oleh meningkatnya aktivitas militer China di kawasan, termasuk pembangunan pulau buatan dan patroli kapal penjaga pantai. Tanpa aturan yang jelas, risiko insiden di laut semakin tinggi. “Jika COC gagal, bukan tidak mungkin ketegangan akan meningkat menjadi konfrontasi langsung,” kata seorang pengamat keamanan regional yang enggan disebut namanya.

Ke depan, pertanyaan besarnya adalah apakah ASEAN mampu tetap bersatu di bawah tekanan China, atau justru akan terpecah seperti yang selama ini dikhawatirkan. Filipina tampaknya memilih jalur terang-terangan, sementara negara-negara lain seperti Kamboja dan Laos cenderung lebih dekat ke Beijing. Indonesia, dengan posisinya sebagai negara terbesar di ASEAN, bisa menjadi penentu arah negosiasi selanjutnya.