Meikarta Bangkit: Proyek Rusun Subsidi Raksasa Ditargetkan Rampung 2028
Baca dalam 60 detik
- Pemerintah bersama Lippo Group menggarap proyek rusun subsidi di Meikarta dengan total 141.000 unit hunian, ditargetkan selesai pada Agustus 2028.
- CEO Lippo James Riady menyebut proyek ini berpotensi menyumbang 0,4-0,8% terhadap PDB nasional, didukung lokasi di kawasan industri terbesar Asia Tenggara.
- Pembangunan tahap awal telah mencapai pemasangan 1.836 dari 8.600 tiang pancang, dengan proses perizinan di Kabupaten Bekasi dinyatakan rampung 100%.

Proyek hunian vertikal bersubsidi di kawasan Meikarta, yang sempat terhenti, kembali bergulir dengan target penyelesaian pada Agustus 2028. Pemerintah dan Lippo Group mengerahkan sumber daya untuk membangun 141.000 unit rumah susun bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di atas lahan hibah seluas 30 hektare.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkapkan progres fisik proyek masih sesuai jadwal. Hingga akhir Mei 2026, sebanyak 1.836 tiang pancang dari total 8.600 telah terpasang pada tahap uji beban. "Percepatan harus tetap mengedepankan kualitas dan kepatuhan terhadap regulasi," ujarnya di lokasi proyek, Minggu (31/5).
Skema pembiayaan proyek ini melibatkan Danantara sebagai lembaga pendanaan, sementara Kementerian PKP berperan sebagai regulator. Tanah merupakan hibah dari Lippo Group yang disiapkan di tiga titik berbeda. Proyek ini disebut sebagai salah satu hunian vertikal bersubsidi terbesar di Indonesia, yang diharapkan memangkas mobilitas pekerja pabrik di kawasan industri Cikarang dan sekitarnya.
CEO Lippo Group James Riady menekankan dampak ekonomi makro dari proyek ini. Menurut perhitungan internal perusahaan, pembangunan dan operasional rusun subsidi di Meikarta dapat menyumbang 0,4 hingga 0,8 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional. "Kawasan sekitar Meikarta adalah salah satu pusat industri terbesar di Asia Tenggara, dengan sekitar 50 persen industri Indonesia berlokasi di sini," jelas James. Ia menambahkan bahwa hunian dekat tempat kerja akan meningkatkan kualitas hidup dan efisiensi mobilitas pekerja.
Dari sisi regulasi, Plt. Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja memastikan proses perizinan telah memasuki tahap akhir di Dinas Cipta Karya. "Seluruh persyaratan sudah terpenuhi 100 persen. Kami akan segera menerbitkan izin agar pembangunan bisa berjalan lebih cepat," tegasnya. Pemerintah daerah menyambut positif proyek ini karena kebutuhan rumah di Kabupaten Bekasi terus meningkat seiring pertumbuhan industri.
Tahapan konstruksi dimulai dengan land clearing pada Februari 2026, ground breaking Maret 2026, pembangunan struktur ke atas pada Agustus 2026, dan ditargetkan rampung serta serah terima pada Agustus 2028. Meski optimisme tinggi, tantangan seperti pembebasan lahan dan fluktuasi harga material tetap menjadi perhatian. Keberhasilan proyek ini akan menjadi uji coba model kerja sama pemerintah-swasta dalam penyediaan hunian terjangkau di kawasan industri.



