Kemendagri Beri Insentif Miliaran Rupiah bagi Pemda Berprestasi: Regional Sulawesi Jadi Ajang Kompetisi

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelontorkan insentif miliaran rupiah bagi pemerintah daerah di Sulawesi yang berhasil menunjukkan kinerja terbaik dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Acara Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi Tahun 2026 Regional Sulawesi yang digelar di Kendari, Jumat (29/5/2026), menjadi bukti bahwa pemerintah pusat serius mendorong kompetisi sehat antardaerah.

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menegaskan bahwa penghargaan ini bukan sekadar seremoni. Setiap daerah yang meraih predikat terbaik pertama mendapat bantuan pemerintah sebesar Rp3 miliar, terbaik kedua Rp2 miliar, dan terbaik ketiga Rp1 miliar. Total insentif yang disediakan mencapai Rp6 miliar untuk satu regional. “Kami ingin memotivasi kepala daerah untuk terus berinovasi,” ujar Tito dalam sambutannya.

Empat kategori yang dilombakan meliputi penurunan tingkat pengangguran, creative financing, pengendalian inflasi, serta penanggulangan kemiskinan dan penurunan stunting. Pemilihan kategori ini dinilai strategis karena mencerminkan tantangan utama yang dihadapi daerah saat ini. Tito menambahkan, penilaian dilakukan secara objektif dengan mengacu pada data Badan Pusat Statistik (BPS) dan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).

Konsep penghargaan regional dipilih agar penilaian lebih adil dan proporsional. Menurut Tito, karakteristik dan tantangan tiap wilayah di Indonesia sangat beragam, sehingga tidak bisa disamaratakan. Regional Sumatera telah digelar di Palembang, Kalimantan di Balikpapan, dan Nusa Tenggara di Mataram. Selanjutnya, giliran Jawa-Bali dan Papua yang akan mengikuti.

Di Sulawesi, sejumlah daerah menonjol di berbagai kategori. Pada penurunan tingkat pengangguran, Kabupaten Kolaka menjadi yang terbaik di tingkat kabupaten, sementara Kota Baubau unggul di tingkat kota. Untuk creative financing, Kota Makassar meraih posisi pertama, disusul Kota Palu dan Manado. Di bidang pengendalian inflasi, Kabupaten Sigi dan Kota Bitung menjadi juara. Sementara itu, penanggulangan kemiskinan dan stunting dimenangkan oleh Kabupaten Sidenreng Rappang dan Kota Tomohon.

Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti yang turut hadir menegaskan bahwa data statistik menjadi acuan utama dalam penilaian. Hal ini memastikan bahwa penghargaan diberikan berdasarkan kinerja nyata, bukan sekadar klaim. “Kami mendukung penuh transparansi dalam proses ini,” ujarnya.

Bagi Indonesia, program ini memiliki implikasi luas. Dengan adanya insentif finansial, daerah didorong untuk lebih kreatif dalam mengelola anggaran dan meningkatkan pelayanan publik. Terlebih, persaingan sehat antardaerah diharapkan mampu mempercepat pencapaian target nasional, seperti penurunan stunting dan pengendalian inflasi. Pertanyaannya, akankah model ini mampu menciptakan efek domino ke daerah lain di luar Sulawesi?