BGN Libatkan Sekolah dan Pemda untuk Perketat Validasi Data Penerima Makan Bergizi Gratis

Badan Gizi Nasional (BGN) memperketat validasi data penerima Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan melibatkan sekolah hingga pemerintah daerah, sebuah langkah yang dinilai krusial untuk memastikan bantuan pangan tepat sasaran di tengah keterbatasan data awal yang dikumpulkan dua tahun lalu.

Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya mengungkapkan bahwa verifikasi dilakukan melalui koordinasi antara koordinator Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) tingkat kecamatan dengan lurah dan kepala desa. Proses ini mencakup pendataan ulang ibu hamil, ibu menyusui, balita, peserta didik dari PAUD hingga SMA/SMK, serta santri di pondok pesantren. "Validasi data penerima manfaat menjadi prioritas kami agar pelaksanaan Program MBG semakin tepat sasaran," ujarnya, Senin (2/6/2026).

Langkah ini menjadi penting mengingat data awal yang digunakan saat ini merupakan hasil pendataan periode Mei hingga Juli 2024. Saat itu, BGN mengakui masih menghadapi keterbatasan sumber daya, termasuk belum adanya dukungan anggaran operasional dan jumlah personel yang sangat terbatas. Akibatnya, koordinasi formal lintas instansi belum optimal, berpotensi menyebabkan celah data pada kelompok sasaran.

Untuk menjembatani kesenjangan tersebut, BGN mendorong partisipasi aktif kepala sekolah, pengelola posyandu, lurah, kepala desa, camat, hingga kepala daerah untuk mengecek data di wilayah masing-masing. Hasil validasi kini dapat diakses publik melalui dasbor validasidatapm.bgn.go.id. "Apabila terdapat ibu hamil, ibu menyusui, balita, peserta didik, maupun santri yang belum terdata atau belum menerima layanan MBG, informasi tersebut dapat segera disampaikan kepada BGN melalui Koordinator SPPI Kecamatan atau hotline WhatsApp," tambah Sony.

Bagi Indonesia, program MBG merupakan salah satu agenda prioritas nasional untuk menekan angka stunting dan malnutrisi. Validasi data yang akurat menjadi fondasi agar alokasi anggaran yang digelontorkan tidak bocor dan benar-benar menjangkau mereka yang membutuhkan. Keterlibatan pemda dan sekolah dinilai strategis karena mereka yang paling memahami kondisi lapangan.

Ke depan, BGN optimistis melalui penguatan koordinasi antar-kementerian dan partisipasi aktif masyarakat, basis data penerima manfaat akan semakin akurat hingga tingkat desa dan kelurahan. Pertanyaan yang tersisa adalah seberapa cepat mekanisme ini dapat menutup celah data dan memastikan tidak ada kelompok rentan yang terlewat dari jangkauan program.