Trump Kembali Dorong Abraham Accords di Tengah Krisis Kepercayaan Timur Tengah

Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali mengemukakan tuntutan agar negara-negara Timur Tengah menandatangani Abraham Accords—yang mewajibkan normalisasi hubungan dengan Israel—sebagai prasyarat untuk dilibatkan dalam perundingan damai dengan Iran. Langkah ini muncul di tengah pelemahan posisi tawar AS dan Israel pasca operasi militer bersama melawan Iran yang berlangsung sejak akhir Februari lalu.

Dalam panggilan telepon dengan sejumlah pemimpin regional, termasuk Arab Saudi, Qatar, Pakistan, Uni Emirat Arab, Bahrain, Turki, Mesir, dan Yordania, Trump menegaskan bahwa keterlibatan mereka dalam kesepakatan Iran bergantung pada kesediaan menjalin hubungan diplomatik dengan Israel. Permintaan ini langsung ditolak Pakistan, sementara Arab Saudi diperkirakan akan mengikuti langkah serupa.

Abraham Accords yang digagas menantu Trump, Jared Kushner, pada periode pertama kepresidenannya dulu memang sempat dirayakan sebagai terobosan diplomatik. Namun, setelah perang Gaza dan serangan Iran ke wilayah Teluk, kepercayaan terhadap kerangka yang digagas AS itu luntur. Banyak negara kini menilai bahwa perjanjian tersebut lebih menguntungkan Israel dan Washington ketimbang stabilitas kawasan.

Bagi Trump dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, dorongan ini tak lepas dari kebutuhan domestik. Keduanya menghadapi tekanan elektoral: pemilu paruh waktu AS dan pemilihan Knesset Israel tahun ini. Kemenangan simbolis berupa perluasan Abraham Accords bisa menjadi alat kampanye, meskipun dampak strategisnya diragukan. Netanyahu, misalnya, berharap dapat membangun narasi integrasi regional di tengah operasi militer Israel di Lebanon selatan.

Namun, realitas di lapangan menunjukkan resistensi yang kuat. Opini publik di negara-negara Arab dan Islam tetap pro-Palestina, sementara basis pendukung Trump sendiri mulai kritis terhadap kebijakan Israel. Di sisi lain, AS menghadapi masalah serius: persenjataan menipis, harga energi global memicu ketidakpuasan dalam negeri, dan sekutu Teluk mulai mempertanyakan jaminan keamanan Washington.

Bagi Indonesia, dinamika ini memiliki implikasi langsung. Sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar dan hubungan diplomatik dengan Israel yang belum terjalin, setiap perubahan peta normalisasi di Timur Tengah akan mempengaruhi posisi Indonesia di forum-forum multilateral seperti OKI dan PBB. Apalagi, jika Arab Saudi dan Pakistan—dua mitra penting Indonesia—semakin vokal menolak Abraham Accords, Jakarta kemungkinan akan memperkuat sikap dukungan terhadap kemerdekaan Palestina.

Menurut Michelle Burgis-Kasthala, profesor hukum internasional di La Trobe University, Abraham Accords kini dipandang sebagai kerangka yang dipaksakan AS. “Kawasan sedang mengalami rekonfigurasi strategis, dan beberapa negara mulai mencari jalur sendiri yang lebih menguntungkan,” tulisnya. Inisiatif Saudi berupa pakta non-agresi regional yang mencakup Iran menjadi bukti bahwa negara-negara Teluk tidak lagi sepenuhnya bergantung pada arsitektur keamanan AS.

Pertanyaan besarnya, akankah Trump dan Netanyahu mampu memaksa negara-negara lain bergabung di tengah krisis kepercayaan yang meluas? Atau justru kawasan akan bergerak menuju tatanan baru yang lebih otonom, meninggalkan warisan Abraham Accords sebagai catatan kaki sejarah?