PM Malaysia Janji Bahas Hak Pendapatan 40% Sabah Saat Kunjungan ke Negara Bagian

Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, dijadwalkan membahas langsung hak pendapatan 40% milik negara bagian Sabah saat kunjungannya ke sana akhir pekan ini. Janji itu disampaikan Anwar usai salat Jumat di Masjid Saidina Hamzah, merespons pernyataan Sekretaris Jenderal Gabungan Rakyat Sabah (GRS), Armizan Mohd Ali, yang mendesak peninjauan ulang tahun ini.

Hak pendapatan Sabah diatur dalam Pasal 112C dan 112D Konstitusi Federal, yang merupakan bagian dari Perjanjian Malaysia 1963 (MA63). Selama puluhan tahun, klaim Sabah atas 40% pendapatan yang dihasilkan dari wilayahnya belum sepenuhnya dipenuhi, memicu ketegangan antara pemerintah federal dan negara bagian. Pada Oktober tahun lalu, Pengadilan Tinggi memerintahkan pemerintah federal dan negara bagian melakukan peninjauan bersama dalam 90 hari dan mencapai kesepakatan dalam 180 hari untuk periode 1974–2021. Tenggat waktu 180 hari itu berakhir pada 15 April lalu tanpa hasil final.

Armizan mengakui komitmen Anwar terhadap masalah ini, meskipun klaim Sabah masih dalam proses banding di Pengadilan Banding. GRS, bersama pemerintah negara bagian yang dipimpin Ketua Menteri Hajiji Noor, berjanji akan terus menggunakan semua jalur yang tersedia untuk memperjuangkan hak tersebut. Kunjungan Anwar ke Sabah kali ini juga untuk meresmikan perayaan Kaamatan tingkat negara bagian, tradisi yang ia lakukan setiap tahun sejak menjadi perdana menteri.

Dalam kesempatan terpisah, Anwar menekankan bahwa politik Malaysia tidak boleh didorong oleh sentimen, melainkan harus berpedoman pada ketenangan, kebijaksanaan, dan fokus menjaga kesejahteraan rakyat di tengah ketegangan global. Ia merujuk pada kekerasan yang berlangsung di Gaza, Lebanon selatan, dan Iran yang berdampak pada banyak pihak, termasuk warga Malaysia. Anwar memperingatkan agar para pemimpin politik tetap rasional dan menghindari ketidakstabilan seperti yang terjadi di beberapa negara Barat.

Bagi Indonesia, sengketa serupa antara pusat dan daerah juga kerap muncul, terutama terkait dana bagi hasil sumber daya alam. Kasus Sabah menjadi pengingat pentingnya kepastian hukum dan komitmen politik dalam menyelesaikan klaim historis. Jika Malaysia mampu menyelesaikan masalah ini dengan baik, hal itu bisa menjadi preseden bagi negara-negara tetangga yang menghadapi tantangan desentralisasi serupa.

Ke depan, pertanyaan kuncinya adalah apakah pemerintah federal dan Sabah dapat mencapai kesepakatan yang memuaskan sebelum banding diputuskan, atau justru memperpanjang ketidakpastian yang telah berlangsung puluhan tahun.