Senator Filipina Ditahan atas Tuduhan Korupsi Proyek Pengendalian Banjir: Pertarungan Politik Makin Panas

Seorang senator Filipina ditahan tanpa hak jaminan atas tuduhan korupsi besar-besaran terkait proyek pengendalian banjir, semakin memanaskan pertarungan politik di Senat yang tengah terbelah antara kubu Presiden Ferdinand Marcos Jr. dan mantan Presiden Rodrigo Duterte.

Jinggoy Estrada, 63 tahun, ditangkap oleh Menteri Dalam Negeri Jonvic Remulla dan aparat kepolisian di gedung Senat pada Senin (2/6). Ia diduga menerima suap lebih dari 570 juta peso (sekitar Rp160 miliar) dari proyek pengendalian banjir yang didanai negara. Tuduhan ini berasal dari kesaksian seorang mantan insinyur pekerjaan umum pemerintah. Estrada sebelumnya telah menyerahkan diri atas tuduhan gratifikasi pada Jumat lalu dan dibebaskan dengan jaminan, namun dakwaan baru ini tidak memberikan opsi bebas jaminan.

Estrada membantah keras semua tuduhan dan menuding penangkapan ini bermotif politik. Ia mengklaim dirinya menjadi target karena berada di kubu Duterte, tepatnya mendukung mantan Presiden Rodrigo Duterte dan putrinya, Wakil Presiden Sara Duterte, yang kini menjadi lawan politik utama Marcos. “Saya tidak akan menyerah pada ancaman. Saya tidak akan terintimidasi,” ujar Estrada kepada wartawan di Senat. “Saya tidak akan ditekan untuk menyerahkan independensi penilaian saya.”

Penangkapan Estrada menambah daftar panjang anggota parlemen Filipina yang terseret dalam skandal korupsi proyek pengendalian banjir. Negara kepulauan itu termasuk yang paling rentan terhadap banjir dan topan mematikan, namun dana penanggulangan bencana kerap bocor. Sejumlah senator dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat telah disebut-sebut dalam kasus serupa. Mantan Menteri Pekerjaan Umum Manuel Bonoan juga telah ditahan secara terpisah.

Bagi Indonesia, kasus ini menjadi pengingat akan pentingnya tata kelola dana bencana yang transparan. Indonesia, yang juga rawan banjir dan gempa, memiliki tantangan serupa dalam mengelola anggaran mitigasi bencana. Praktik korupsi di sektor ini tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga mengancam keselamatan warga yang bergantung pada infrastruktur pengendali banjir. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Indonesia perlu terus mengawasi proyek-proyek serupa untuk mencegah kebocoran dana.

Estrada, yang sebelumnya dikenal sebagai aktor seperti ayahnya, mantan Presiden Joseph Estrada, bukan pertama kali berhadapan dengan hukum. Keduanya pernah ditahan atas tuduhan korupsi lain di masa lalu. Kini, dengan penangkapan Estrada, dua dari 24 senator Filipina efektif tidak bisa menjalankan tugas karena masalah hukum. Hal ini berpotensi mengubah keseimbangan kekuasaan di Senat, terutama dalam pemungutan suara terkait kebijakan penting. Pertanyaannya, apakah penegakan hukum ini akan berjalan adil atau justru menjadi alat politik untuk menyingkirkan lawan? Publik Filipina, dan juga Indonesia, patut mencermati kelanjutan kasus ini.