Garuda Pancasila Salah Desain, BRIN Minta Maaf dan Evaluasi Internal

Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menyampaikan permintaan maaf resmi setelah unggahan peringatan Hari Lahir Pancasila pada 1 Juni 2026 memuat desain Garuda Pancasila yang tidak sesuai ketentuan. Kesalahan yang terpantau oleh warganet ini memicu gelombang kritik dan menjadi sorotan publik, terutama karena menyangkut lambang negara yang diatur secara ketat.

Dalam pernyataan di akun Instagram resmi @brin_indonesia, BRIN mengakui kekeliruan tersebut dan menyatakan telah melakukan perbaikan. “Kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas kesalahan dalam tayangan konten peringatan Hari Lahir Pancasila,” tulis BRIN, Senin (1/6). Lembaga riset ini juga berterima kasih atas masukan masyarakat yang dianggap sebagai kontrol sosial yang konstruktif.

Kesalahan desain terletak pada ketidaksesuaian jumlah bulu Garuda. Berdasarkan aturan, sayap harus memiliki 17 helai bulu, ekor 8 helai, dan leher 45 helai—angka yang melambangkan tanggal kemerdekaan Indonesia. Namun, dalam unggahan BRIN, jumlah tersebut tidak tepat. Selain itu, warganet mencurigai desain tersebut dibuat menggunakan kecerdasan buatan (AI), yang kerap menghasilkan detail kurang akurat pada elemen simbolis.

Menurut pengamat simbol negara dari Universitas Indonesia, Dr. Andi Gunawan, kesalahan seperti ini seharusnya tidak terjadi mengingat Garuda Pancasila adalah identitas nasional yang detailnya diatur dalam Peraturan Pemerintah. “Penggunaan AI dalam pembuatan konten resmi memang efisien, tetapi harus melalui verifikasi manual untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa insiden ini menunjukkan perlunya standar operasi yang lebih ketat di lembaga pemerintah.

Bagi publik Indonesia, kesalahan ini mengingatkan kembali pentingnya literasi visual terhadap simbol negara. Di era digital, konten instan rentan terhadap kesalahan teknis, terutama jika mengandalkan AI tanpa pengawasan ahli. BRIN sendiri berjanji akan lebih teliti dan cermat ke depan, serta menjadikan kejadian ini sebagai pelajaran berharga.

Ke depan, pertanyaan yang muncul adalah apakah lembaga riset nasional akan menerapkan pedoman khusus untuk konten yang melibatkan simbol negara? Ataukah insiden ini akan mendorong revisi prosedur pembuatan materi publikasi di seluruh instansi pemerintah? Yang jelas, kontrol masyarakat terbukti efektif dalam menjaga akurasi representasi lambang negara.