AS Buka Peluang Jual Rudal ke Malaysia: Solusi di Tengah Blokade Norwegia

Singapura, LyndHub — Amerika Serikat memberikan sinyal positif untuk memasok rudal serang laut ke Malaysia guna mengatasi kebuntuan pengadaan senjata yang sempat terhambat akibat keputusan Norwegia mencabut izin ekspor. Pernyataan ini disampaikan Menteri Pertahanan Malaysia, Mohamed Khaled Nordin, usai bertemu dengan Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth di sela-sela Dialog Shangri-La ke-23 di Singapura.

Menurut Khaled, ia memaparkan secara rinci kendala yang dihadapi Malaysia terkait pembelian Naval Strike Missile (NSM) dari Norwegia. Kontrak senilai 124 juta euro (sekitar Rp2 triliun) yang diteken pada April 2018 untuk enam kapal tempur pesisir baru itu kini terkatung-katung setelah Oslo membatalkan izin ekspor dengan alasan melindungi keamanan negaranya. "Kami meminta pandangan AS karena perusahaan Amerika juga memproduksi rudal yang sama," ujar Khaled.

Langkah Washington ini dinilai sebagai peluang bagi Malaysia untuk mengamankan kebutuhan rudal anti-kapal tanpa harus memulai proses tender dari awal. Namun, keputusan akhir tetap berada di tangan pemerintah AS yang harus melalui mekanisme persetujuan ekspor senjata. Jika terealisasi, ini akan menjadi tonggak baru dalam hubungan pertahanan kedua negara yang selama ini lebih banyak berfokus pada latihan militer bersama.

Bagi Indonesia, perkembangan ini memiliki implikasi strategis di kawasan. Malaysia adalah tetangga dekat yang turut aktif dalam patroli keamanan Selat Malaka dan Laut China Selatan. Jika AS akhirnya menyetujui penjualan rudal tersebut, hal itu dapat menggeser keseimbangan kekuatan angkatan laut di Asia Tenggara. Indonesia sendiri tengah memodernisasi armada kapal perangnya, termasuk pengadaan rudal dari berbagai negara. Keputusan Washington untuk memasok Malaysia bisa menjadi preseden bagi negara-negara ASEAN lain yang ingin memperkuat pertahanan maritim tanpa harus bergantung pada satu pemasok.

Selain membahas rudal, pertemuan bilateral juga menyentuh kerja sama intelijen maritim. Khaled mengungkapkan bahwa AS menawarkan berbagi data terkait Maritime Domain Awareness (MDA) yang telah diterapkan Malaysia. Inisiatif ini diharapkan meningkatkan kemampuan pengawasan laut Malaysia, terutama di perairan yang rawan sengketa. Di sisi lain, Malaysia juga mengadakan pertemuan dengan Australia dan Kanada untuk memperkuat kerja sama pertahanan formal. Dengan Australia, kedua negara sepakat membentuk Komite Perencanaan Bersama dan memperluas pertukaran informasi. Sementara dengan Kanada, Malaysia mengusulkan perjanjian pertahanan yang lebih terstruktur.

"Kami mengusulkan agar kerja sama pertahanan yang formal ditandatangani oleh kedua negara, karena saat ini kerja sama yang ada belum didasari perjanjian apa pun," kata Khaled merujuk pada hubungan dengan Kanada.

Dialog Shangri-La yang berlangsung 29-31 Mei 2026 ini menjadi ajang bagi para menteri pertahanan dan pakar keamanan untuk membahas isu-isu regional, mulai dari ketegangan di Laut China Selatan hingga ancaman terorisme. Bagi Malaysia, partisipasi tahun ini menghasilkan terobosan diplomatik yang bisa mengubah peta pengadaan alutsista nasional.

Ke depan, pertanyaan besarnya adalah apakah AS akan benar-benar menyetujui penjualan rudal tersebut, dan bagaimana respons Norwegia terhadap langkah Malaysia yang mencari alternatif. Jika terealisasi, kerja sama ini tidak hanya menyelesaikan masalah pengadaan, tetapi juga mempererat aliansi strategis Kuala Lumpur-Washington di tengah rivalitas kekuatan besar di Indo-Pasifik.