Gerindra Bantah Kritik Dino Patti Djalal: Diplomasi Tatap Muka Tak Tergantikan Zoom

Juru bicara Partai Gerindra, Bahtra Banong, angkat bicara menanggapi kritik mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal yang menyoroti tingginya frekuensi kunjungan kerja luar negeri Presiden Prabowo Subianto. Menurut Bahtra, pandangan diplomat senior itu patut diapresiasi sebagai masukan konstruktif, namun diplomasi tingkat kepala negara tidak bisa disamakan dengan rapat virtual.

Bahtra yang juga menjabat Wakil Ketua Komisi II DPR menegaskan bahwa dalam praktik hubungan internasional, pertemuan langsung antar pemimpin negara menjadi fondasi untuk membangun kepercayaan strategis, memperkuat posisi tawar, dan menyelesaikan negosiasi penting di bidang investasi, perdagangan, pertahanan, hingga energi. "Banyak keputusan strategis lahir dari komunikasi langsung yang membangun komitmen politik, bukan dari panggilan video," ujarnya dalam keterangan resmi, Senin (1/6).

Pernyataan itu muncul setelah Dino Patti Djalal dalam unggahan Instagram Reels mengimbau Prabowo mengurangi lawatan ke luar negeri. Mantan wamenlu era SBY itu menyebut intensitas perjalanan Prabowo tidak lazim—satu dari enam hari masa kepresidenan dihabiskan di luar negeri—dan menyarankan pemanfaatan diplomasi virtual untuk menghemat biaya negara yang bisa mencapai ratusan miliar rupiah per kunjungan.

Gerindra menolak anggapan bahwa kunjungan presiden sekadar seremoni. Bahtra mencontohkan capaian konkret lawatan ke Prancis: kesepakatan komersial senilai US$3,5 miliar atau lebih dari Rp61 triliun. "Kunjungan presiden bukan sekadar seremoni atau agenda simbolik. Ada manfaat ekonomi yang nyata, peluang investasi terbuka, dan kerja sama strategis yang berdampak langsung pada pertumbuhan nasional," katanya.

Soal biaya, Bahtra mengakui publik berhak menuntut transparansi dan akuntabilitas. Namun, ia menekankan bahwa ukuran objektif bukan hanya menghitung pengeluaran, melainkan juga manfaat yang diperoleh. "Jika satu kunjungan menghasilkan investasi puluhan triliun, memperluas pasar ekspor, memperkuat ketahanan energi, dan meningkatkan posisi Indonesia di percaturan global, maka itu adalah investasi strategis bagi masa depan bangsa," ujarnya.

Dino sebelumnya mengusulkan agar Prabowo lebih banyak menerima kunjungan kepala negara asing di Indonesia dan mendelegasikan misi taktis kepada Menteri Luar Negeri Sugiono. Ia juga mencontohkan Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum yang 17 kali berkomunikasi via telepon dengan Presiden AS Donald Trump. Namun, Bahtra menilai diplomasi tingkat kepala negara memiliki bobot berbeda. "Diplomasi antar kepala negara tidak sama dengan rapat virtual. Membangun kepercayaan dan komitmen politik memerlukan interaksi langsung," pungkasnya.

Ke depan, perdebatan antara efisiensi anggaran versus efektivitas diplomasi tatap muka diperkirakan akan terus mengemuka, terutama jika frekuensi lawatan Prabowo belum menunjukkan tanda penurunan. Akankah pemerintah mengadopsi usulan diplomasi hibrida, atau justru mempertahankan pola kunjungan langsung sebagai investasi strategis?