Populasi Jepang Anjlok ke 123 Juta, Rekor Terendah dalam Sensus 2025

Populasi Jepang tercatat menyusut drastis menjadi 123.049.524 jiwa pada 2025, anjlok 3,1 juta jiwa dibanding sensus lima tahun sebelumnya. Ini merupakan penurunan absolut terbesar dalam sejarah sensus Negeri Sakura sekaligus yang ketiga kalinya secara berturut-turut.

Data yang dirilis Kementerian Dalam Negeri dan Komunikasi Jepang pada Jumat (29/5) itu mengonfirmasi bahwa laju penuaan penduduk dan rendahnya angka kelahiran telah mencapai titik kritis. Dalam periode 2020–2025, jumlah kematian terus melampaui kelahiran, menghasilkan defisit alami yang semakin melebar.

Fenomena ini bukan sekadar angka. Bagi Jepang, penyusutan populasi berarti menyusutnya tenaga kerja produktif, meningkatnya beban sistem jaminan sosial, dan ancaman terhadap keberlangsungan komunitas di daerah pedesaan. Pemerintah Perdana Menteri Shigeru Ishiba kini menghadapi tekanan besar untuk merumuskan kebijakan yang mampu menghidupkan kembali ekonomi regional dan menjaga daya saing nasional.

Salah satu temuan paling mencolok adalah semakin timpangnya distribusi penduduk. Sekitar 30,1 persen warga Jepang kini tinggal di kawasan metropolitan Tokyo — naik dari 29,3 persen pada 2020. Angka ini untuk pertama kalinya melampaui ambang 30 persen, menandakan urbanisasi yang kian tak terkendali. Akibatnya, daerah-daerah di luar Tokyo kehilangan penduduk usia muda dan produktif, mempercepat keruntuhan ekonomi lokal.

Dalam konteks global, Jepang bukan satu-satunya negara yang mengalami penyusutan populasi. Data Perserikatan Bangsa-Bangsa menunjukkan bahwa di antara 20 negara terpadat dunia, hanya Jepang, China, Rusia, dan Thailand yang mencatat penurunan jumlah penduduk antara 2020 dan 2025. Namun, Jepang mencatat laju penurunan paling tajam, menjadikannya laboratorium hidup bagi dampak demografi ekstrem.

Bagi Indonesia, fenomena ini menjadi peringatan dini. Meskipun saat ini Indonesia masih menikmati bonus demografi, tren penurunan angka kelahiran dan peningkatan harapan hidup mulai terlihat di kota-kota besar. Jika tidak diantisipasi dengan kebijakan keluarga berencana yang adaptif dan pengembangan pusat-pusat ekonomi baru di luar Jawa, Indonesia berpotensi menghadapi masalah serupa dalam dua hingga tiga dekade mendatang.

“Penurunan populasi Jepang bukan lagi sekadar proyeksi, melainkan realitas yang sudah berlangsung. Pemerintah harus segera bertindak agar dampaknya tidak semakin parah,” ujar seorang analis demografi dari Universitas Tokyo yang enggan disebut namanya.

Ke depan, Jepang diperkirakan akan terus kehilangan penduduknya. Beberapa proyeksi memperkirakan jumlah penduduk bisa turun di bawah 100 juta jiwa pada 2050. Pertanyaan yang kini mengemuka adalah: mampukah kebijakan pro-natalitas dan reformasi imigrasi yang longgar membalikkan tren ini, atau justru Jepang akan menjadi studi kasus pertama tentang bagaimana sebuah negara maju perlahan-lahan menghilang?