Senator Filipina Didakwa Korupsi Proyek Banjir Fiktif: Pertama Kali Pejabat Aktif Diseret ke Pengadilan

Untuk pertama kalinya dalam skandal korupsi proyek infrastruktur fiktif yang mengguncang Filipina, seorang senator petahana resmi didakwa secara pidana. Jose “Jinggoy” Estrada, putra mantan Presiden Joseph Estrada, dijerat dengan tuduhan graft dan plunder—tindak pidana berat yang diancam hukuman penjara seumur hidup tanpa jaminan.

Dakwaan diajukan oleh Kantor Ombudsman Filipina ke Sandiganbayan, pengadilan khusus yang menangani kasus korupsi pejabat tinggi. Menurut Asisten Ombudsman Mico Clavano, Estrada diduga terlibat dalam “mekanisme rumit yang melibatkan penyisipan anggaran ilegal dan alokasi proyek” pada tahun fiskal 2025, yang memungkinkannya mengantongi suap senilai lebih dari 573 juta peso (sekitar Rp160 miliar).

Skandal ini mencuat setelah Presiden Ferdinand Marcos Jr. menyoroti proyek “hantu” dalam pidatonya Juli tahun lalu. Proyek pengendalian banjir yang tidak pernah terealisasi itu diperkirakan telah membebani wajib pajak Filipina hingga miliaran dolar. Sejumlah pemilik perusahaan konstruksi, pejabat pemerintah, dan politisi telah dituduh menggelapkan dana, namun Estrada menjadi anggota parlemen aktif pertama yang menghadapi tuntutan pidana.

Dalam kasus ini, Estrada tidak sendirian. Mantan Menteri Pekerjaan Umum dan Jalan Raya Manuel Bonoan serta sejumlah pejabat teknik daerah juga ditetapkan sebagai tersangka. Clavano menegaskan bahwa bukti yang diajukan sudah sangat kuat dan tak terbantahkan. “Kami hanya punya satu kesempatan untuk menangani kasus ini dengan benar. Rakyat Filipina perlu melihat keadilan,” ujarnya.

Skandal ini membuka kembali luka lama praktik korupsi yang telah mengakar di Filipina. Negara berpenduduk 112 juta jiwa ini masih bergulat dengan kemiskinan massal yang sebagian besar dipicu oleh penggelapan dana publik. Menariknya, Estrada sendiri pernah diadili pada 2014 atas tuduhan serupa—menggelapkan dana proyek pembangunan—namun divonis bebas sepuluh tahun kemudian.

Ombudsman Jesus Crispin Remulla mengungkapkan bahwa sekitar delapan senator lain masih dalam penyelidikan, dan tiga di antaranya kemungkinan akan segera menghadapi dakwaan. Ia juga menyebut bahwa Martin Romualdez, sepupu presiden yang mengundurkan diri sebagai Ketua DPR pada September lalu, turut diselidiki. Tahun lalu, mantan anggota kongres Elizaldy Co, pejabat pekerjaan umum, dan anggota perusahaan konstruksi telah lebih dulu didakwa.

Bagi Indonesia, kasus ini menjadi pengingat akan pentingnya pengawasan ketat terhadap proyek infrastruktur yang didanai APBN. Praktik proyek fiktif atau mark-up anggaran juga kerap terjadi di dalam negeri, meski penegakan hukum terhadap pejabat aktif masih relatif jarang. Pertanyaan besarnya: apakah langkah Ombudsman Filipina ini akan menjadi preseden bagi pemberantasan korupsi di kawasan, atau justru akan kandas di tengah tekanan politik?