Klaim PSI: Jokowi Pilih Jadi Negarawan, Bukan Bantu Partai Anak Saat Masih Berkuasa
Baca dalam 60 detik
- Ketua DPP PSI Bestari Barus menyebut Jokowi sengaja tidak mendukung PSI saat menjabat presiden demi menjaga stabilitas politik dan membuktikan dirinya negarawan.
- Menurut Bestari, efek ekor jas Jokowi justru mengalir ke PDIP pada Pemilu 2024, namun kini situasi berubah dan Jokowi siap turun langsung membantu PSI.
- PDIP meragukan kemampuan Jokowi mendongkrak elektabilitas PSI, mengingat saat masih berkuasa ia gagal membawa partai itu lolos ke parlemen.

Ketua DPP PSI Bestari Barus menepis pernyataan politikus PDIP Guntur Romli yang meragukan pengaruh Jokowi terhadap partai besutan putra bungsunya. Bestari justru menegaskan bahwa sikap Jokowi yang tidak secara terbuka mendukung PSI selama menjabat presiden adalah bukti kenegarawanan, bukan ketidakmampuan.
Dalam pernyataannya, Bestari mengklaim bahwa Jokowi sengaja menahan diri untuk tidak menyatakan dukungan kepada PSI pada Pemilu 2024 demi menjaga stabilitas politik nasional. Akibatnya, efek ekor jas atau coattail effect dari popularitas Jokowi saat itu justru menguntungkan PDIP, partai yang pernah menaunginya. "Karena beliau sangat negarawan, efek ekor jas itu jatuh kepada partainya yang lama, PDI," ujar Bestari saat dihubungi, Kamis (28/5).
Kini, setelah tidak lagi menjabat, Jokowi disebut berulang kali menyatakan kesiapannya untuk turun langsung membantu PSI. Bestari meyakini bahwa dukungan terbuka mantan presiden tersebut akan berdampak signifikan terhadap elektabilitas partai berlambang mawar itu. Ia bahkan menilai para pemilih mulai menyadari identitas politik Jokowi yang kini jelas condong ke PSI. "Bahkan silent voters mulai bergeming, mulai berpikir 'Oh ternyata Pak Jokowi sekarang sudah PSI'," katanya.
Pernyataan Bestari ini merupakan respons atas sindiran Guntur Romli yang meragukan kemampuan Jokowi membantu PSI. Juru Bicara PDIP itu menilai secara logika, jika saat menjadi presiden Jokowi tidak mampu meloloskan PSI ke parlemen, apalagi setelah tidak menjabat. "Waktu Jokowi jadi Presiden tidak mampu meloloskan PSI ke Parlemen, apalagi sekarang tidak jadi apa-apa," kata Guntur, Selasa (26/5).
Ketegangan antara Jokowi dan PDIP semakin nyata setelah putusan Mahkamah Konstitusi yang memungkinkan Gibran Rakabuming Raka, putra sulung Jokowi, maju sebagai calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto. Peristiwa itu menjadi titik balik yang merenggangkan hubungan Jokowi dengan partai banteng moncong putih. Puncaknya, Jokowi bersama anak dan menantunya, termasuk Bobby Nasution yang kini menjabat Gubernur Sumatera Utara, disebut keluar dari PDIP. Bobby sendiri saat ini tercatat sebagai kader Partai Gerindra.
Pertanyaan besarnya, apakah popularitas Jokowi yang sempat menjadi presiden dua periode cukup kuat untuk mengerek suara PSI di pemilu mendatang? Atau justru sebaliknya, publik sudah mulai jenuh dengan dinamika politik keluarga dan lebih memilih figur baru? Waktu yang akan menjawab apakah langkah Jokowi turun gunung ini akan membawa PSI ke Senayan atau justru menjadi bumerang bagi partai yang masih berjuang mencari identitas di panggung politik nasional.


