Thailand Balik Arah: Rekriminalisasi Ganja Mengguncang Industri Bernilai Miliaran Dolar

Thailand kembali mengkriminalisasi penggunaan ganja untuk rekreasi setelah sebelumnya menjadi negara pertama di Asia Tenggara yang mendekriminalisasi tanaman tersebut pada 2022. Undang-undang baru yang berlaku sejak 18 Juni 2025 menandai babak baru dalam kebijakan narkotika Negeri Gajah Putih, sekaligus mengguncang industri ganja yang telah berkembang pesat.

Di bawah aturan anyar, ganja kembali masuk dalam daftar narkotika, sehingga penanaman, penjualan, dan konsumsi untuk tujuan rekreasi memerlukan izin ketat dari pemerintah. Pelanggar dapat dikenai denda hingga 60.000 baht atau hukuman penjara maksimal satu tahun. Langkah ini merupakan pembalikan drastis dari kebijakan era pemerintahan sebelumnya yang justru mendorong pertumbuhan industri ganja.

Kebijakan rekriminalisasi tidak lepas dari dinamika politik. Partai Bhumjaithai, yang mengusung janji kampanye dekriminalisasi pada pemilu 2019, menuai sukses elektoral saat itu. Namun, setelah koalisi berubah dan Partai Pheu Thai serta Move Forward Party berkuasa, Bhumjaithai justru keluar dari koalisi sebagai protes terhadap UU baru. Dr. Termsak Chalermpalanupap dari ISEAS Yusof Ishak Institute menilai langkah awal dekriminalisasi bersifat gegabah dan sarat motif politik, tanpa aturan pelindung yang memadai, terutama bagi anak di bawah umur.

Dampak sosial menjadi alasan utama pembalikan kebijakan. Data Kementerian Kesehatan menunjukkan lonjakan pasien gangguan jiwa terkait ganja dari 37.000 orang pada 2022 menjadi lebih dari 63.000 pada 2023, dengan mayoritas pecandu berasal dari kalangan remaja. Anggota parlemen dari Move Forward, Kalyapat Rachitroj, yang juga dokter, menegaskan bahwa manfaat ekonomi ganja tidak sebanding dengan masalah sosial yang ditimbulkan.

Para pelaku industri, seperti Pachara Chayavoraprapa CEO Buddy Group yang mengelola kompleks ganja Plantopia, menyambut aturan baru asalkan jelas dan ketat. Ia mengusulkan model seperti di Belanda atau beberapa negara bagian AS, di mana konsumsi ganja diizinkan di zona tertentu. Namun, ia juga menyoroti ketidakadilan bagi pebisnis yang telah berinvestasi besar. Sementara itu, aktivis Rattapon Sanrak mendukung pengendalian ketat untuk melindungi anak-anak dan menekan pedagang ilegal.

Ke depan, meski aturan diperketat, penggunaan ganja medis masih dimungkinkan melalui konsultasi di klinik berlisensi. Namun, kekhawatiran muncul bahwa praktik ilegal dan korupsi di kalangan tenaga kesehatan justru akan semakin marak. Thailand kini berada di persimpangan: antara mempertahankan industri yang menguntungkan atau melindungi generasi mudanya dari dampak negatif narkotika.