Kelelahan Publik Bersuara: Sinyal Bahaya Demokrasi Indonesia

Indeks Kebebasan Pers 2025 menempatkan Indonesia di peringkat 127, merosot tajam dari posisi 111 pada tahun sebelumnya. Penurunan ini bukan sekadar angka statistik, melainkan alarm akan menyempitnya ruang bagi suara kritis di tengah sistem demokrasi yang sedang teruji. Fenomena kelelahan publik dalam menyuarakan pendapat menjadi indikasi bahwa demokrasi kehilangan salah satu pilar utamanya.

Dalam psikologi politik, kondisi ini disebut self-censorship—strategi bertahan yang diadopsi media dan individu ketika risiko menyuarakan kritik terlalu tinggi. Jurnalis menghadapi kekerasan fisik, kriminalisasi, dan ancaman digital, sehingga ruang redaksi memilih jalur aman dengan menghindari isu sensitif. Algoritma platform digital pun memperparah keadaan: konten mendalam kalah pamor dari sajian cepat dan emosional, mengikis kemampuan publik memahami isu struktural seperti korupsi kebijakan dan konflik kepentingan.

Pemerintah kerap melabeli gerakan sipil sebagai antipemerintah dan menganggap kritik sebagai gangguan terhadap stabilitas serta pembangunan. Aktivis lingkungan yang menentang ekspansi industri ekstraktif, misalnya, diposisikan sebagai penghambat investasi. Narasi ini berbahaya karena mengubah persepsi publik: aktivisme tidak lagi dilihat sebagai mekanisme koreksi, melainkan sumber kegaduhan. Akibatnya, fungsi pengawasan yang seharusnya dijalankan gerakan sipil melemah, digantikan oleh stigma dan intimidasi.

Kondisi ini memicu democratic fatigue—kelelahan psikologis menghadapi politik yang terasa mustahil diubah. Masyarakat perlahan belajar untuk diam, karena kritik dianggap sia-sia. Demokrasi tidak melemah melalui kudeta atau pembungkaman massal, melainkan melalui erosi perlahan ketika publik kehilangan kepercayaan bahwa suara mereka berarti.

Media, meski kerap terjebak dalam logika konflik sesaat, tetap memegang peran vital. Kolaborasi dengan gerakan sipil menjadi semakin penting di tengah tekanan politik dan ekonomi. Namun, kolaborasi ini tidak boleh mengorbankan independensi media. Jebakan netralitas sempit—sekadar melaporkan konflik tanpa menjelaskan akar masalah—justru memperlemah ruang demokrasi. Media perlu membantu publik memahami struktur di balik peristiwa, seperti melihat aksi protes bukan sekadar keramaian, melainkan ekspresi persoalan kebijakan yang lebih dalam.

“Ruang publik adalah arena di mana warga setara berdialog dan membentuk opini bersama. Ketika ruang itu menyempit, demokrasi tidak hanya kehilangan oksigen, tapi juga kehilangan jiwa.”

Pada akhirnya, yang dipertaruhkan adalah kualitas ruang publik demokratis. Masyarakat yang merasa tidak berdaya akan menerima apa saja tanpa menuntut akuntabilitas. Mempertahankan ruang kritik bukan sekadar soal kebebasan berpendapat, melainkan menjaga harapan bahwa perubahan masih mungkin diperjuangkan bersama. Tanpa itu, demokrasi hanya tinggal nama.