Pangan Biru Jadi Andalan Kedaulatan Pangan, Pemerintah Luncurkan Dua Dokumen Strategis

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) resmi meluncurkan dua dokumen strategis, yaitu Blue Food Assessment (BFA) dan Indonesia Blue Economy Index (IBEI), sebagai peta jalan pengembangan pangan biru nasional. Langkah ini diambil untuk menjawab tantangan ketahanan pangan di tengah pertumbuhan populasi yang diproyeksikan mencapai 0,3 miliar jiwa pada 2045, sekaligus menekan dampak perubahan iklim.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy, menegaskan bahwa pangan biru memiliki keunggulan kompetitif signifikan. Sumber protein akuatik tercatat menyumbang 52,7% dari total kebutuhan protein nasional, melampaui daging, telur, dan susu. Selain itu, kandungan omega-3, mineral, dan mikronutrien pada ikan seperti tongkol dan kembung dinilai lebih tinggi dibandingkan protein hewani daratan. “Pangan biru bukan hanya soal gizi, tetapi juga jejak karbon rendah yang ramah lingkungan,” ujarnya dalam Blue Food Forum 2025 di Jakarta.

Meski potensinya besar, realitas di lapangan masih jauh dari target. Kepala Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan (PKSPL) IPB University, Yonvitner, mengungkapkan bahwa produksi pangan biru saat ini baru mencapai 13 juta ton, sementara kebutuhan nasional mencapai 26 juta ton. Kesenjangan ini diharapkan dapat dipenuhi melalui pengembangan perikanan budidaya, namun tantangan integrasi kebijakan, pembiayaan, dan mobilisasi masyarakat masih menjadi pekerjaan rumah yang harus segera dituntaskan.

Deputi Bidang Pangan, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup Bappenas, Leonardo AA Teguh Sambodo, menyoroti ironi antara konsumsi tinggi dan prevalensi kekurangan gizi. “Anak-anak dari keluarga berpenghasilan rendah masih mengalami stunting dan anemia akibat akses nutrisi yang tidak merata,” katanya. Kondisi ini diperparah oleh degradasi lingkungan laut: 40-50% terumbu karang rusak, 1 juta hektar mangrove hilang, dan 41% unit pengolahan ikan membuang limbah langsung ke laut.

Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono menekankan bahwa pangan biru telah menjadi bagian integral sistem pangan global. Berdasarkan data Sky Quest, nilai pasar pangan biru diperkirakan mencapai USD419 miliar pada 2030. Indonesia, dengan produksi perikanan stabil 20-25 juta ton per tahun, memiliki peluang besar untuk menjadi pemain utama. Lima komoditas unggulan yang menjadi fokus adalah udang, tilapia, kepiting, rumput laut, dan lobster.

Untuk memperkuat sektor hulu, pemerintah menyusun BFA yang mencakup enam pilar: gizi, lingkungan, keadilan, perikanan skala kecil, produktivitas, dan ekspor. Sementara IBEI berfungsi sebagai indeks pengukuran kinerja ekonomi biru secara komprehensif. Rachmat menambahkan, “Kedua dokumen ini menjadi fondasi perencanaan berbasis data yang berpihak pada keberlanjutan.”

Pengamat dari Sekolah Bisnis IPB University, Nimmi Zulbainarni, mengingatkan agar pangan laut tidak hanya didekati dari sisi produksi. “Akses masyarakat harus tetap terbuka, jangan sampai hanya dinikmati kelompok tertentu,” ujarnya. Ia juga mengkritik potensi eksploitasi berlebih demi mengejar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), yang seharusnya menjadi alat pengendalian pemanfaatan sumber daya.

Ke depan, pemerintah berkomitmen untuk mendorong transformasi ekonomi biru menuju Indonesia Emas 2045. Namun, tanpa perbaikan tata kelola lingkungan dan penguatan akses pembiayaan bagi nelayan kecil, target pangan biru sebagai tulang punggung kedaulatan pangan masih akan menghadapi jalan terjal.