Menuju Kedaulatan Digital: Pelajaran dari Eropa untuk Lepas dari Dominasi Raksasa Teknologi

Ketergantungan global pada segelintir perusahaan teknologi raksasa Amerika Serikat semakin mengkhawatirkan. Mulai dari sistem operasi, toko aplikasi, hingga layanan cloud, hampir seluruh infrastruktur digital dikuasai oleh entitas seperti Apple, Microsoft, Google, dan Amazon. Situasi ini menimbulkan risiko besar, terutama ketika satu kesalahan pembaruan keamanan mampu melumpuhkan jutaan komputer di seluruh dunia, seperti yang terjadi pada 2024.

Fenomena ini mendorong gerakan kedaulatan digital (digital sovereignty) yang digagas Uni Eropa. Konsep ini mengacu pada kemampuan suatu negara untuk mengatur dan mengelola infrastruktur digitalnya sendiri, tanpa bergantung pada pihak asing yang kepentingannya mungkin tidak sejalan. Eropa telah mengambil langkah konkret dengan meninggalkan perangkat lunak milik AS, seperti Microsoft Office, dan beralih ke alternatif buatan lokal atau open-source. Mereka juga mengembangkan Gaia-X, sebuah platform cloud yang dirancang untuk menjadi tuan rumah data dan aplikasi di bawah yurisdiksi Eropa.

Namun, upaya ini tidak tanpa tantangan. Raksasa teknologi seperti Alphabet, Microsoft, dan Amazon tidak tinggal diam. Mereka menawarkan layanan yang disebut "sovereignty-as-a-service", di mana mereka mengklaim memberikan kendali lebih besar kepada pemerintah lokal, namun tetap dalam kerangka yang menguntungkan mereka. Para peneliti memperingatkan bahwa ini bisa menjadi bentuk baru dominasi yang lebih halus.

Di luar Eropa, negara-negara seperti India, Brasil, Nigeria, dan Afrika Selatan juga mulai merancang strategi kedaulatan digital mereka sendiri. Sementara itu, bagi pengguna individu, alternatif sudah tersedia. Platform media sosial terdesentralisasi seperti Mastodon dan PeerTube memungkinkan komunitas beroperasi secara independen. Protokol AT yang mendukung Bluesky dan Eurosky memisahkan identitas pengguna dari kepemilikan platform. Perangkat lunak perkantoran open-source seperti LibreOffice telah menjadi pesaing tangguh Microsoft Office selama lebih dari dua dekade. Kecerdasan buatan pun kini bisa dijalankan secara lokal, mengurangi ketergantungan pada layanan cloud big tech.

Australia, yang juga sangat bergantung pada infrastruktur digital asing, dapat belajar dari langkah Eropa. Negara ini perlu mengembangkan peta jalan menuju kedaulatan digital yang mencakup kebijakan publik dan investasi inovasi, seperti komputasi kuantum. Publik juga perlu didorong untuk mengadopsi teknologi alternatif. Yang tak kalah penting, Australia memiliki warisan masyarakat adat dengan sistem tata kelola yang desentralisasi dan otonom. Kelompok seperti Maiam nayri Wingara telah mengembangkan kerangka kedaulatan data pribumi yang diakui secara internasional, menekankan hak komunitas atas data mereka.

Menghormati kedaulatan data masyarakat adat bukan hanya soal keadilan, tetapi juga bisa menjadi model bagi masa depan digital yang lebih inklusif dan berdaulat. Dengan belajar dari berbagai pendekatan ini, Australia dan negara lain dapat membangun ekosistem digital yang tidak hanya tangguh, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai demokrasi dan kemandirian.