PM Inggris Desak Perusahaan Cantumkan Gaji di Iklan Lowongan, Regulasi Segera Menyusul

Perdana Menteri Inggris Andy Burnham mendesak perusahaan untuk segera mempublikasikan rentang gaji dalam iklan lowongan kerja, bahkan sebelum undang-undang yang mewajibkannya resmi berlaku. Seruan ini menjadi sinyal bahwa pemerintah tidak ingin menunggu proses legislasi yang diperkirakan memakan waktu.

Pemerintah menyatakan rancangan aturan tersebut akan diajukan "secepat mungkin". Langkah ini menyusul konsultasi yang digelar Kantor Kabinet pada musim panas lalu, yang menurut pemerintah mendapat dukungan luar biasa: 94% responden setuju transparansi gaji diperluas. Bagi pencari kerja—terutama yang baru pertama kali memasuki pasar kerja—informasi upah dianggap krusial agar mereka tidak membuang waktu melamar posisi yang tidak sesuai ekspektasi finansial.

Burnham menegaskan pentingnya keterbukaan sejak awal. "Baik Anda anak muda yang baru memulai karier atau orang tua yang menopang keluarga, Anda berhak tahu berapa bayaran suatu pekerjaan sebelum menginvestasikan waktu dan tenaga untuk melamar," ujarnya seperti dikutip dalam pernyataan resmi.

Kebijakan ini juga dikaitkan dengan upaya pemerintah menekan angka pengangguran muda. Data menunjukkan hampir satu juta orang berusia muda di Inggris tidak terlibat dalam pendidikan, pekerjaan, maupun pelatihan (NEET). Laporan akhir Milburn Review tentang ketidakaktifan generasi muda dijadwalkan terbit dalam beberapa pekan mendatang, dan transparansi gaji diyakini dapat membantu kelompok ini menemukan pekerjaan yang layak.

Meski demikian, tidak semua pihak menyambut baik. Asosiasi industri dan badan pengelola sumber daya manusia (CIPD) menilai penetapan gaji bukan perkara sederhana. Direktur Eksekutif CIPD, Neil Carberry, mengatakan bahwa secara prinsip keterbukaan gaji adalah hal baik, tetapi dalam praktiknya lebih rumit. "Tidak selalu ada angka tunggal yang pasti, dan pengusaha ingin menetapkan bayaran berdasarkan keterampilan, pengalaman, serta potensi kandidat," ujarnya. Ia menambahkan bahwa penyusunan iklan lowongan sebaiknya diserahkan pada praktik baik pengusaha, bukan diatur secara kaku oleh pemerintah.

Kritik juga datang dari segi efektivitas. Riset CIPD sebelumnya menunjukkan bahwa sektor publik dan organisasi nirlaba lebih cenderung mencantumkan informasi gaji dibandingkan perusahaan swasta. Namun, tidak semua pengusaha benar-benar transparan; rentang gaji yang dicantumkan kadang lebih lebar dari £10.000, sehingga kurang memberikan kejelasan bagi pelamar.

Di sisi lain, badan pengawas kesetaraan Inggris (EHRC) pekan lalu menyatakan bahwa pencantuman gaji dalam iklan adalah "langkah positif". Mereka juga merekomendasikan agar pengusaha diwajibkan menanggapi kuesioner tentang gaji rekan kerja guna mempersempit kesenjangan upah. Saat ini, pengusaha tidak memiliki kewajiban untuk menjawab permintaan karyawan mengenai informasi gaji kolega. EHRC juga menyarankan larangan bertanya tentang gaji saat ini dalam proses rekrutmen, untuk mencegah diskriminasi berlanjut.

Pemerintah belum merinci informasi apa saja yang wajib dicantumkan dan bagaimana penegakan aturan akan dilakukan. Namun, arah kebijakan sudah jelas: transparansi upah menjadi salah satu pilar utama dalam agenda pasar kerja yang lebih adil. Jika undang-undang ini terealisasi, Inggris akan bergabung dengan sejumlah negara Eropa yang lebih dulu mewajibkan keterbukaan gaji.

Pertanyaannya, akankah kewajiban ini benar-benar menekan kesenjangan upah, atau justru menjadi formalitas belaka? Pengalaman sejumlah perusahaan menunjukkan bahwa transparansi tanpa pengawasan ketat bisa berujung pada rentang gaji yang terlalu lebar. Publik akan menantikan detail aturan dan konsistensi penegakannya.