Netanyahu Kehilangan Mayoritas, Partai Arab Jadi Penentu Pemerintahan Israel

Peta politik Israel berubah drastis setelah penghitungan suara pemilu Selasa (27/10) menunjukkan blok yang dipimpin Benjamin Netanyahu kehilangan mayoritas di Knesset. Kekalahan ini tidak hanya mengakhiri dominasi Likud, tetapi juga menempatkan partai-partai Arab Israel sebagai penentu arah pemerintahan berikutnya.

Menurut hasil sementara, partai-partai yang mewakili warga Arab Israel meraih 19 kursi—capaian tertinggi dalam sejarah politik Israel. Perolehan ini membuat mereka memiliki posisi tawar yang kuat, terutama karena blok oposisi pimpinan Gadi Eisenkot membutuhkan dukungan tambahan untuk membentuk koalisi. Eisenkot, ketua partai Yashar, kini dihadapkan pada dua opsi: menggandeng partai Arab atau membiarkan Netanyahu kembali berkuasa melalui pemilu ulang atau pemerintahan persatuan.

Yair Golan, pemimpin partai kiri-tengah Democrats yang menjadi mitra junior dalam blok Eisenkot, mengungkapkan bahwa ia akan bertemu dengan tiga pemimpin partai pada Rabu (28/10) untuk memulai pembicaraan koalisi. Pertemuan tersebut akan melibatkan Eisenkot, Yair Lapid dari partai B'Yachad, dan satu pemimpin lainnya. Golan sejauh ini menjadi satu-satunya tokoh oposisi yang secara terbuka mendukung kerja sama dengan partai-partai yang dipimpin warga Arab Israel.

Di tengah ketegangan, Partai Likud mengajukan keluhan resmi ke Komite Pemilihan Umum Israel, menuduh partai-partai Arab telah merusak integritas pemilu. Komite akan memeriksa klaim tersebut sebagai bagian dari tinjauan pasca-pemilu rutin. Namun, tuduhan ini muncul tanpa bukti konkret dan disertai permintaan agar polisi serta dinas keamanan Shin Bet menyelidiki. Langkah Likud dinilai sebagai upaya mempertanyakan legitimasi hasil yang tidak menguntungkan mereka.

"Pesan saya adalah: jangan melanjutkan perang dengan anggapan berada di atas hukum internasional, karena itulah yang terlihat dalam situasi saat ini," ujar Volker Turk, Kepala Hak Asasi Manusia PBB, kepada wartawan di New York. Ia berharap pemerintah Israel berikutnya akan "mengubah arah secara besar-besaran" dan menghormati kewajiban internasional.

Pernyataan Turk menambah tekanan internasional terhadap Israel, yang dalam beberapa tahun terakhir sering dikritik karena kebijakan militer dan permukiman. Ia menegaskan bahwa Israel terikat oleh hukum humaniter internasional dan hak asasi manusia, dan berharap pemerintahan baru dapat mematuhinya. Komentar ini menjadi sinyal bahwa masyarakat internasional akan mencermati arah kebijakan luar negeri Israel pasca-pemilu.

Bagi Indonesia, perubahan politik di Israel dapat memengaruhi dinamika diplomasi di Timur Tengah, terutama terkait isu Palestina. Indonesia secara konsisten mendukung solusi dua negara dan kemerdekaan Palestina. Jika partai Arab Israel semakin berperan dalam pemerintahan, ada harapan kebijakan Israel terhadap Palestina menjadi lebih moderat. Namun, Indonesia tetap waspada terhadap potensi eskalasi konflik yang dapat mengganggu stabilitas kawasan dan berdampak pada harga minyak dunia.

Dengan penghitungan suara yang masih berlangsung, masa depan politik Israel bergantung pada kemampuan partai-partai oposisi untuk mengesampingkan perbedaan dan membentuk koalisi yang inklusif. Jika gagal, Netanyahu mungkin akan memanfaatkan situasi untuk kembali mencalonkan diri, memperpanjang ketidakpastian yang telah lama membayangi politik Israel. Pertanyaannya, akankah partai-partai Yahudi bersedia berbagi kekuasaan dengan partai Arab demi mengakhiri era Netanyahu, atau justru membuka jalan bagi kembalinya sang pemimpin kontroversial itu?