Pemilu Israel Tanpa Pemenang: Shekel dan Obligasi Tertekan, Ketidakpastian Politik Membayangi Pasar

Pasar keuangan Israel dilanda gejolak pada Rabu (28/10) setelah hasil awal pemilihan umum tidak menghasilkan pemenang yang jelas, memicu kekhawatiran investor terhadap stabilitas politik dan prospek kebijakan ekonomi ke depan. Shekel melemah sekitar 1% terhadap dolar Amerika Serikat, sementara indeks saham unggulan Tel Aviv 35 terpuruk 2,7% pada perdagangan intraday.

Berdasarkan penghitungan suara sementara yang mencakup lebih dari 66% surat suara, blok Perdana Menteri Benjamin Netanyahu diperkirakan meraih 56 kursi, sedangkan blok penantang Gadi Eisenkot mengumpulkan 48 kursi di Knesset yang beranggotakan 120 orang. Partai-partai yang dipimpin warga Arab, yang tidak berada di kubu mana pun, diproyeksikan memperoleh 16 kursi. Tidak ada satu pun kubu yang mendekati ambang 61 kursi untuk membentuk pemerintahan mayoritas.

Tekanan di pasar obligasi juga terlihat nyata. Imbal hasil obligasi pemerintah Israel naik di seluruh tenor: obligasi dua tahun bertambah 6 basis poin, tenor 10 tahun naik 4 basis poin, dan tenor 30 tahun meningkat 2 basis poin. Kenaikan imbal hasil ini mencerminkan harga obligasi yang turun, seiring investor menuntut premi risiko lebih tinggi di tengah ketidakpastian politik.

Eisenkot, mantan Kepala Staf Angkatan Bersenjata Israel, lebih awal mengklaim kemenangan dan menyatakan bahwa hasil awal memberikan hak kepadanya untuk mencoba membentuk pemerintahan. Dalam pernyataannya di platform X, ia menyebut hasil itu menunjukkan hilangnya kepercayaan publik terhadap Netanyahu dan pemerintahannya pasca-serangan 7 Oktober. Namun, klaim tersebut belum final karena hasil resmi baru diumumkan pada 4 November mendatang.

Pemilu kali ini merupakan yang pertama sejak serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 dan rangkaian perang di Gaza, Lebanon, serta Iran. Banyak pihak melihatnya sebagai referendum atas dominasi Netanyahu dalam politik Israel sejak 2009. Para pendukungnya memuji kemampuannya memimpin negara di masa perang dan menghadapi tekanan internasional, sementara kritikus menunjuk pada persidangan korupsi yang menjeratnya, upaya perombakan peradilan yang kontroversial, dan penanganan perang Gaza sebagai alasan ia tidak layak memimpin. Netanyahu juga menghadapi surat perintah penangkapan dari Mahkamah Kriminal Internasional (ICC) terkait kampanye Gaza, yang ia tolak.

Hasil partai Arab menjadi faktor penting dalam perundingan koalisi. Ketua Ra'am, Mansour Abbas, menyatakan bahwa suara mereka akan mengubah pemerintahan. Sementara itu, Ketua Fraksi Joint List, Ahmad Tibi, sebelumnya telah menguraikan rencana untuk mencegah Netanyahu tetap berkuasa. Menurut Amin Saikal, peneliti senior di S. Rajaratnam School of International Studies, Singapura, sikap pro-Palestina partai-partai Arab lebih dekat dengan Eisenkot ketimbang Netanyahu, meskipun keduanya belum menyatakan akan merangkul partai-partai tersebut.

Analis menilai jalan Netanyahu untuk kembali memimpin sangat berat. Michael Feller, kepala strategis di Geopolitical Strategy, memperkirakan bahwa bahkan jika aliansi Eisenkot memenangkan lebih banyak kursi, mereka tetap sulit membentuk mayoritas tanpa melibatkan partai Arab dan sayap kiri. "Kebijakan pemerintahan berikutnya terkait Iran, Palestina, dan keamanan mungkin tidak akan banyak berubah," ujarnya. Sementara itu, Avigdor Liberman, pemimpin Yisrael Beytenu yang diproyeksikan meraih 7-9 kursi dan saat ini berada di blok oposisi bersama Eisenkot, menolak bergantung pada partai Arab selama kampanye.

Sejarah menunjukkan bahwa kebuntuan politik di Israel bisa berlangsung lama. Negara itu telah menggelar lima pemilu antara 2019 dan 2022, dan Netanyahu menjadi perdana menteri terlama karena kebuntuan serupa membuatnya tetap menjabat. P.R. Kumaraswamy, profesor emeritus Kajian Timur Tengah di Universitas Jawaharlal Nehru, memperkirakan proses negosiasi akan berlarut-larut setelah hasil akhir diumumkan. "Terlalu dini untuk mengesampingkan Netanyahu," katanya.

Bagi Indonesia, gejolak politik di Israel memiliki implikasi tidak langsung terhadap stabilitas harga minyak dunia dan arus investasi di kawasan Timur Tengah, mengingat Indonesia merupakan importir minyak neto. Ketegangan yang berlarut-larut dapat memicu volatilitas harga energi global, yang pada akhirnya memengaruhi inflasi domestik dan neraca perdagangan. Selain itu, ketidakpastian politik di Israel sering kali berdampak pada persepsi risiko investor terhadap kawasan, meskipun dampaknya terhadap pasar Indonesia relatif terbatas dibandingkan negara-negara Timur Tengah lainnya.

Ke depan, perhatian pasar akan tertuju pada hasil resmi penghitungan suara pada 4 November dan dinamika perundingan koalisi yang diperkirakan berlangsung alot. Pertanyaan besarnya: akankah Israel kembali memasuki siklus pemilu berulang, atau mampukah salah satu kubu mengumpulkan cukup dukungan untuk membentuk pemerintahan yang stabil? Jawaban atas pertanyaan ini akan menentukan arah kebijakan ekonomi dan keamanan Israel, serta persepsi investor terhadap aset-aset negara tersebut dalam beberapa bulan mendatang.