Burnham Bantah Berbelit Soal Brexit, tetapi Janji Perbaiki Kesepakatan dengan Uni Eropa

Perdana Menteri Inggris Andy Burnham menegaskan tidak ada kerancuan dalam sikapnya terhadap Uni Eropa, seraya menyoroti kelemahan kesepakatan Brexit yang diratifikasi pada 2020. Pernyataan itu disampaikannya di hadapan parlemen pada Rabu (5/11), menjawab tuduhan oposisi bahwa ia telah berubah pendirian soal kebebasan bergerak.

Burnham menegaskan pemerintah memiliki posisi kolektif yang telah disepakati dan konsisten dengan janji kampanyenya, termasuk saat pemilihan sela Makerfield. Ia menekankan bahwa garis merah dalam manifesto Partai Buruh—termasuk penolakan terhadap kebebasan bergerak—akan tetap berlaku sepanjang masa parlemen ini. Pernyataan itu muncul setelah sebelumnya ia sempat mengisyaratkan kemungkinan referendum untuk kembali ke kebebasan bergerak, sebelum kantor perdana menteri tampak menariknya.

Pemimpin Partai Konservatif Kemi Badenoch menuduh Burnham telah menciptakan kebingungan dan tidak menghormati hasil referendum 2016. Dalam sesi tanya jawab perdana menteri, ia mempertanyakan apakah Burnham menginginkan referendum untuk bergabung kembali dengan Uni Eropa. Badenoch juga menyinggung suasana parlemen dan negara pada 2017 ketika kesepakatan Brexit diperdebatkan, dan memperingatkan agar Inggris tidak mengulangi pengalaman buruk tersebut.

"Tidak ada kebingungan sama sekali. Pemerintah memiliki posisi yang disepakati bersama, yang saya sampaikan hari ini. Itu sepenuhnya konsisten dengan semua yang saya katakan, termasuk dalam pemilihan sela. Garis merah dalam manifesto kami, termasuk soal kebebasan bergerak, akan tetap berlaku kokoh sepanjang masa parlemen ini."

— Andy Burnham, Perdana Menteri Inggris

Menariknya, Burnham justru membenarkan sebagian kritik Badenoch. Ia mengakui bahwa Inggris menderita pertumbuhan rendah dan kurangnya kendali atas migrasi sebagai akibat dari Brexit yang lebih keras dari yang dijanjikan dalam referendum 2016. Namun ia menegaskan fokusnya adalah mendapatkan kesepakatan yang lebih baik bagi Inggris, dan ia akan memimpin upaya itu dari mimbar parlemen dalam beberapa pekan mendatang.

Kebebasan bergerak merupakan prasyarat keanggotaan pasar tunggal Uni Eropa, yang memungkinkan barang, jasa, dan orang bergerak bebas antarnegara anggota. Bagi Inggris, isu ini sangat sensitif karena menjadi salah satu pemicu utama kemenangan Brexit pada 2016. Posisi Burnham yang ingin memperbaiki hubungan dengan Brussels tanpa menyentuh kebebasan bergerak menunjukkan upaya mencari keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan tekanan politik domestik.

Dalam konteks Indonesia, perdebatan Brexit di Inggris memiliki implikasi tidak langsung terhadap hubungan dagang dan investasi. Inggris adalah mitra dagang penting bagi Indonesia di Eropa, dan perubahan kesepakatan dengan Uni Eropa dapat memengaruhi akses pasar serta kerja sama di sektor energi dan pangan. Stabilitas politik di Inggris juga menjadi sinyal bagi investor global, termasuk dari Indonesia, yang memantau arah kebijakan perdagangan Inggris pasca-Brexit.

Dengan KTT 20 November yang semakin dekat, publik akan menantikan apakah Burnham mampu mewujudkan janji perbaikan tanpa membuka kembali luka politik Brexit. Pertanyaannya, sejauh mana Inggris dapat merundingkan ulang hubungan dengan Uni Eropa tanpa melanggar garis merah yang telah ditetapkan? Dan apakah langkah ini cukup untuk mengatasi dampak ekonomi yang selama ini dikeluhkan?